Pemblokiran IMEI Ponsel BM Tunggu Aturan Teknis dari Tiga Kementerian

Kompas.com - 02/12/2019, 17:07 WIB
Trio Galaxy S10 meyediakan laci kartu SIM hybrid yang bisa digunakan untuk dua kartu SIM atau satu kartu SIM dan satu kartu memori micro-SD.
KOMPAS.com/ OIK YUSUFTrio Galaxy S10 meyediakan laci kartu SIM hybrid yang bisa digunakan untuk dua kartu SIM atau satu kartu SIM dan satu kartu memori micro-SD.

KOMPAS.com - Meski regulasinya telah disahkan pada bulan Oktober lalu, implementasi dari aturan pemblokiran ponsel blackmarket melalui nomor IMEI masih membutuhkan waktu.

Pasalnya, impementasi pemblokiran lewat IMEI ini masih harus menunggu aturan teknis yang lebih rinci dari tiga Direktur Jenderal (Dirjen) kementerian yakni Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

Menurut Arief Mustain, Dewan Anggota Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia ( ATSI) sampai saat ini aturan itu masih terus digodok oleh tiga kementerian tersebut. Ia mengatakan nantinya, aturan teknis itulah yang akan dijadikan sebagai pegangan.

"Jadi aturan per Dirjen itu yang nanti jadi pegangan kita. Sehingga untuk IMEI memang sedang menunggu detail teknis pelaksanaannya bagaimana," ungkap Arief ketika ditemui di acara Selular Outlook 2020 di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Kena Blokir IMEI, Ponsel BM Tetap Bisa Terhubung WiFi

Aturan itu akan lebih detail dari Peraturan Menteri (Permen) yang telah terbit. Khususnya tentang bagaimana identifikasi IMEI dan pemblokirannya. Arief mengatakan, ATSI akan mengikuti aturan yang berlaku nantinya, termasuk tentang skema pengidentifikasi IMEI.

Arief Mustain, Board Member ATSIKompas.com/Wahyunanda Kusuma Arief Mustain, Board Member ATSI

Sebelumnya, ATSI juga sempat mengeluhkan nilai investasi pengadaan mesin identifikasi IMEI atau Equipment Identity Register (EIR). Asosiasi menganggap nilai investasi yang dibebankan terlalu memberatkan operator seluler.

Sampai saat ini, Arief mengatakan belum ada titik temu untuk menentukan opsi lain yang akan digunakan sebagai alternatif EIR.

"Kita tunggu pengumumannya ya," katanya.

Baca juga: Aturan Blokir IMEI Resmi, Ponsel Curian Bakal No Signal

Ia berharap, aturan dari Dirjen nantinya akan tetap mendukung kesehatan industri telekomunikasi dan kepentingan bangsa.

Sebagaimana diketahui, aturan pemblokiran ponsel blackmarket melalui nomor IMEI baru saja disahkan pada 18 Oktober 2019 lalu.

Kendati demikian, aturan ini baru akan berlaku dalam waktu enam bulan setelah diterbitkan, atau sekitar bulan April 2020. Alasannya, pemerintah masih butuh waktu untuk melakukan sosialisasi aturan IMEI kepada masyarakat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X