Badan Pajak DKI Ingin Beli Komputer "Mainframe" Rp 128 Miliar

KOMPAS.com - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 128,9 miliar untuk pengadaan satu unit komputer, lengkap dengan perangkatnya.

Komputer yang dimaksud adalah komputer "mainframe", yang utamanya digunakan untuk menangani data organisasi besar untuk aplikasi-aplikasi kritikal, seperti pemrosesan data besar, sensus, statistik industri dan konsumer, hingga pemrosesan transaksi.

Ukuran komputer ini lebih besar dari server atau workstation, dan memiliki jumlah prosesor yang lebih banyak.

Oleh BPRD DKI Jakarta, komputer mainframe itu akan digunakan untuk memetakan dan mengetahui potensi pajak daerah.

Baca juga: Apa Itu Komputer Mainframe yang Ingin Dibeli BPRD DKI?

Total anggaran yang diusulkan untuk pengadaan komputer mainframe sebesar Rp 128,9 miliar, tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menuturkan, sistem dalam komputer tersebut akan mampu meneliti potensi semua jenis pajak daerah secara digital.

Dengan demikian, BPRD DKI mengetahui angka riil penerimaan pajak daerah yang harus masuk ke kas daerah setiap tahunnya.

Selain itu, pengadaan komputer tersebut juga bertujuan untuk mencegah adanya kebocoran pajak daerah. Sebab, BPRD DKI sudah mengetahui angka riil penerimaan pajak.

"Kami bisa melakukan manajemen risiko dalam rangka untuk menekan kebocoran pajak," ucap Faisal.

Menurut Faisal, anggaran Rp 128,9 miliar itu juga termasuk untuk perawatan (maintenance) oleh penyedia barang selama tiga tahun dan pelatihan pegawai BPRD DKI.

Baca juga: BPRD DKI Ingin Beli Komputer Mainframe Rp 128 Miliar, untuk Apa?