Pakar IT Komentari Anggaran Komputer "Mainframe" Rp 128 Miliar BPRD DKI

Kompas.com - 10/12/2019, 15:03 WIB
Komputer mainframe IBM z14 ZR1. IBMKomputer mainframe IBM z14 ZR1.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengajukan pengadaan satu unit komputer mainframe beserta perangkatnya seharga Rp 128 miliar.

Pengajuan itu pun kemudian ramai diperbincangkan oleh publik karena harga tersebut dianggap terlalu mahal untuk satu buah perangkat komputer.

Ketua BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, mengatakan komputer tersebut akan digunakan untuk meneliti potensi semua jenis pajak daerah secara digital.

Dengan demikian, BPRD DKI mengetahui angka riil penerimaan pajak daerah yang harus masuk ke kas daerah setiap tahunnya.

Baca juga: Apa Itu Komputer Mainframe yang Ingin Dibeli BPRD DKI?

Selain itu, pengadaan komputer mainframe itu pun bertujuan untuk mencegah adanya kebocoran pajak daerah.

Pasalnya, dengan sistem dalam komuputer manframe ini BPRD DKI akan dapat mengetahui angka nyata dari penerimaan pajak.

"Kami bisa melakukan manajemen risiko dalam rangka untuk menekan kebocoran pajak," ucap Faisal.

Overkill

Menanggapi hal tersebut, pakar IT dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menilai bahwa secara teori komputer mainframe memang cocok untuk mengelola data input dan output.

Namun menurutnya harus diperhatikan juga berapa banyak data yang akan dikelola. Alfons mengatakan jika data yang dikelola hanya untuk analisa kebutuhan pajak, penggunaan komputer mainframe tersebut berlebihan.

"Kalau bank besar seperti BCA, Mandiri dan BRI itu pakai mainframe wajar, karena transaksinya sangat besar dan membutuhkan kemampuan proses data yang sangat time sensitive. Kalau untuk analisa kebutuhan pajak sih rasanya overkill yah," kata Alfons Senin (9/12/2019).

Baca juga: Ini Spesifikasi Komputer IBM ZR1 Rp 66 Miliar yang Dilirik BPRD DKI

Selain itu, menurut Alfons, saat ini tren di dunia teknologi secara perlahan sudah meninggalkan solusi mainframe yang dianggap terlalu banyak memakan anggaran. Solusi mainframe ini pun dianggap terlalu bergantung kepada vendor penyedia.

"Beralih ke solusi yang lebih efisien, spesialis datanya lebih banyak tersedia, tidak kalah canggih dan jauh lebih murah," ungkap Alfons.

"Kalau pakai sistem non-mainframe seperti Hadoop lebih banyak ahlinya dan lebih murah secara cost. Spesialisnya lebih banyak dan ketergantungan terhadap vendor jauh lebih rendah," lanjutnya.

Senada dengan Alfons, pakar IT Ruby Alamsyah mengatakan bahwa komputer mainframe yang diajukan BPRD DKI Jakarta memiliki spesifikasi yang terlalu tinggi.

Pasalnya, menurut Ruby, komputer mainframe yang diajukan bisa digunakan untuk sebuah sistem yang menangani transaksi kelas nasional bahkan internasional.

"Jadi kalau dilihat dari best practice yang ada, pengolahan data perpajakan untuk kelas daerah Jakarta bisa jadi sistem tersebut over spec," kata Ruby kepada KompasTekno.

Ruby pun menekankan bahwa harus dipastikan apakah pengeluaran sebesar Rp 128 miliar tersebut sepadan dengan hasil yang didapat, dibandingkan dengan harga dan pemeliharaannya.

"Tapi mungkin saja pihak yang mendesain kebutuhan tersebut, memang merasa sangat besarnya pengolaan data yang dibutuhkan sehingga memilih mainframe z14 tersebut," lanjutnya.

Dianggap wajar

Komentar berbeda dilontarkan oleh pengamat telekomunikasi, Ian Yoseph. Ian menganggap anggaran yang diajukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta sebesar Rp128,9 miliar untuk pembelian satu paket komputer adalah wajar.

Pasalnya, jenis komputer yang dianggarkan memang digunakan untuk profiling atau memetakan dan mengetahui potensi pajak daerah di wilayah ibu kota.

"Harganya bisa wajar, apabila spek yang digunakan tinggi. Apalagi jika dipakai untuk profiling pajak daerah," tuturnya kepada KompasTekno.

Baca juga: Ini Alternatif Murah Komputer Mainframe Rp 128 Miliar Menurut Profesional IT

Apalagi, menurut Ian, apabila pengajuan barang tersebut direncanakan untuk dipakai hingga 10 tahun ke depan dengan pendapatan pajak DKI.

"Dengan kata lain, per tahunnya pemerintah menginvestasikan Rp 12,8 miliar dengan biaya lisensi beberapa miliar dikalikan 10 tahun, dan ditambah perangkat-perangkat lain," lanjutnya.

Meski demikian, ia pun menyayangkan rincian spesifikasi barang yang diajukan masih belum rinci. Selain itu menurut Ian, pemerintah juga perlu memperhitungkan kapasitas dan rencana utilitas perangkat tersebut untuk 10 tahun ke depan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X