Setelah Angkatan Laut, Giliran Angkatan Darat AS Dilarang Pakai TikTok

Kompas.com - 06/01/2020, 13:17 WIB
Tiktok ShutterstockTiktok

KOMPAS.com - Setelah angkatan laut AS (US Navy) yang dilarang menggunakan dan menyimpan aplikasi TikTok dalam ponsel mereka, kini giliran tentara angkatan darat AS (US Army) yang dilarang menggunakan aplikasi asal China tersebut.

Aplikasi video musik yang dimiliki ByteDance yang berbasis di Beijing ini dianggap mengancam keamanan nasional Amerika Serikat karena diduga meneruskan informasi ke pemerintah China.

Baca juga: Angkatan Laut Amerika Serikat Dilarang Gunakan TikTok

"Ini (TikTok) dianggap sebagai ancaman siber," ujar seorang juru bicara angkatan darat AS. "Kami tak membolehkannya di ponsel-ponsel yang diberikan oleh pemerintah."

Desember lalu, para tentara angkatan darat AS telah diminta menghapus aplikasi TikTok dari ponsel yang diberikan oleh pemerintah. Meski demikian, mereka masih bisa menggunakannya di ponsel milik pribadi.

Larangan penggunaan Tiktok untuk angkatan darat ini muncul setelah senator Demokrat AS Charles Schumer dan Senator Republik AS Tom Cotton menulis surat kepada Direktur Intelijen Nasional AS Joseph Maguire untuk melakukan penyelidikan tentang keamanan Tiktok.

Baca juga: TikTok Dituduh Kirim Data Pengguna ke China

"Dengan adanya kekhawatiran ini, kami meminta Komunitas Intelijen melakukan penilaian risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok dan platform konten asal China yang beroperasi di AS," tulisnya dalam surat tersebut.

Senator Marco Rubio sebelumnya mengklaim bahwa TikTok sebelumnya telah berusaha menyensor konten di AS agar sejalan dengan kepentingan pemerintah China.

"(Aplikasi asal China) semakin banyak digunakan untuk menyensor konten dan membungkam diskusi terbuka tentang topik-topik yang dianggap sensitif oleh Pemerintah China dan Partai Komunis," lanjut Rubio saat itu.

Beberapa waktu berselang, TikTok kemudian merilis laporan transparansi pertamanya yang menunjukkan berapa banyak permintaan sensor konten yang diterima perusahaan dari badan pemerintah dan penegak hukum yang menggunakan Tiktok, termasuk Amerika Serikat.

Baca juga: TikTok Bantah Tudingan Jadi Mata-mata China

Dalam laporannya, persentase informasi yang diminta untuk penegakan hukum AS mencapai 86 persen, terdiri dari 79 total permintaan dan 255 total akun yang ditentukan akan disensor.

"TikTok berkomitmen untuk membantu penegakan hukum dalam situasi yang tepat sambil menghormati privasi dan hak-hak pengguna kami," tulis perusahaan dalam laporan transparansi seperti dihimpun KompasTekno melalui ZDNet, Senin (6/1/2020).



Sumber ZDNet
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X