Beda Sikap Kominfo dan Kemendikbud soal Netflix Jadi Sindiran Warganet

Kompas.com - 10/01/2020, 10:49 WIB

Meme berisi guyonan buatan warganet pun banyak bermunculan untuk menyindir Kominfo sekaligus mengapresiasi langkah Kemendikbud.

Masih dihantui pajak

Di tengah suara warganet yang banyak mendukungnya, Netflix masih dihantui pajak yang belum ditunaikan di Indonesia. Perusahaan teknologi over the top (OTT), seperti Netflix dan Spotify memang harus membayar Pajak pertambahan Nilai (PPN) pelanggan layanan jasa.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selama ini, Ditjen Pajak merasa kesulitan menarik pajak OTT karena terbatasnya aturan. Untuk itu, pemerintah tengah menggodok aturan ini dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Baca juga: Pemerintah Kejar Pajak Google, Facebook, dan Netflix dengan Omnibus Law

Apabila sudah diterapkan, Netflix dkk. akan terancam sanksi jika tidak membayar pajak sesuai regulasi.

"Kalau enggak bayar pajak, itu melanggar undang-undang, baik dalam negeri maupun luar negeri, pasti ada sanksinya," tegas Menkominfo.

Dengan aturan baru tersebut, nantinya pihak Ditjen Pajak akan menunjuk SPLN (Subyek Pajak Luar Negeri) untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN pelanggan.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X