RUU PDP, Ancaman Denda Puluhan Miliar Menanti Penjual dan Pemalsu Data Pribadi

KOMPAS.com - Setelah sempat tertunda, pemerintah akhirnya resmi mengirimkan Surat Presiden beserta draft RUU Perindungan Data Pribadi (RUU PDP) kepada DPR.

Dengan dikirimnya draft tersebut, Indonesia tinggal selangkah lagi memiliki Undang-undang yang melindungi data pribadi.

Dari penelusuran KompasTekno, draft final RUU PDP memuat sebanyak 15 bab dan 72 pasal yang mengatur bagaimana data pribadi seharusnya diproses, digunakan, dan dilindungi.

Dalam RUU tersebut juga tercantum sanksi apa saja yang menanti para pelanggar, baik sanksi pidana maupun administratif.

Salah satunya disebutkan bahwa siapapun yang memalsukan data pribadi terancam denda paling banyak Rp 60 miliar atau pidana kurungan paling lama enam tahun.

Aturan itu tertulis dalam bab XIII ihwal Ketentuan Pidana pasal 64 ayat 1, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Selain dijatuhi pidana, sesuai ketentuan tersebut, pelanggar juga bisa dijatuhi hukuman tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti rugi.

RUU PDP juga mengatur sanksi pidana denda paling besar Rp 50 miliar atau pidana penjara paling lama lima tahun bagi siapapun yang sengaja memperjual-belikan data pribadi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 64 ayat 2.

Pencurian data pribadi juga akan dikenai ancaman pidana denda paling besar Rp 50 miliar atau pidana penjara lima tahun, seperti yang tertuang di Pasal 61 ayat 1.

Baca juga: Menkominfo: Pengesahan RUU PDP Akan Menjamin Keamanan Data Pribadi