ELSAM: Harus Ada Pengawas UU PDP di Luar Pemerintah

Kompas.com - 31/01/2020, 12:58 WIB
Ilustrasi perlindungan data pribadi ShutterstockIlustrasi perlindungan data pribadi

KOMPAS.com - Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar mengatakan perlu adanya lembaga independen untuk mengawasi implementasi undang-undang perlindungan data pribadi.

Dalam naskah rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ( RUU PDP), peran pengawas dan regulator masih mengacu pada pemerintah.

Menurut Wahyudi, hal ini cukup problematis, karena apabila telah disahkan, UU PDP akan berlaku bagi badan publik dan swasta.

Pada Bab I Pasal 1 RUU PDP, badan publik mencakup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

"Pertanyaannya kemudian adalah apabila nanti terjadi dugaan penyalahgunaan data pribadi atau kebocoran data pribadi yang melibatkan data publik, bagaimana mekanisme pengawasannya karena dilakukan oleh pemerintah sendiri," jelas Wahyudi saat dihubungi KompasTekno, Rabu (30/1/2020).

Hal ini pun akan membuat mekanisme pemberian sanksi menjadi problematis, karena pemerintah juga bertindak sebagai pengawas dan regulator.

Dengan adanya entitas lembaga pengawas independen, menurut Wahyudi, masalah tersebut bisa dijawab.

Ia pun mencontohkan peran lembaga independen ini di beberapa negara, seperti Eropa. Di dalam aturan perlindungan data pribadi Uni Eropa atau EU GDPR, negara-negara Eropa diwajibkan untuk membentuk badan pengawas independen di tingkat nasional.

Lembaga ini berfungsi untuk mengawasi implementasi undang-undang perlindungan data pribadi menyelesaikan sengketa.

Baca juga: Menkominfo: Pengesahan RUU PDP Akan Menjamin Keamanan Data Pribadi

"Jadi kalau misal ada dugaan bocoran atau penyalahgunaan, maka kemudian dia bertindak untuk menyelesaikan sengketa, memberikan putusan termasuk berapa besar kerugian yang harus dibayarkan oleh si pengendali atau prosesor data," jelasnya.

Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Inggris. Lembaga pengawas data independen Inggris, yakni Information Commissioner's Office mengancam denda sebesar 183 juta poundsterling (Rp 3,2 triliun) untuk maskapai British Airways.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X