Langgar Aturan IMEI, Izin Dicabut dan Ponsel Ditarik dari Pasaran

Kompas.com - 27/02/2020, 19:29 WIB
Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan, Ojak Manurung (kedua dari kiri) dalam konferensi pers Sosialisasi Aturan IMEI Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Bersama Untuk Melindungi Konsumen & Industri Yang Lebih Sehat dan Kompetitif di Jakarta, Kamis (27/2/2020). Conney Stephanie/KOMPAS.comDirektur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan, Ojak Manurung (kedua dari kiri) dalam konferensi pers Sosialisasi Aturan IMEI Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Bersama Untuk Melindungi Konsumen & Industri Yang Lebih Sehat dan Kompetitif di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

"Jadi kenapa kita wajibkan, karena itu bisa mempermudah konsumen juga untuk mengecek apakah IMEI-nya sudah benar," pungkas Ojak.

 

Lebih lanjut, ia turut menjelaskan bahwa penerapan sistem IMEI ini telah diatur melalui dua peraturan menteri.

"Pertama, Permendag nomor 38 tahun 2019 tentang ketentuan petunjuk penggunaan dan jaminan layanan purna jual, lalu yang kedua, yaitu Permendag nomor 79 tahun 2019 mengenai kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia," katanya.

Sebagai persiapan menjelang April 2020, Kemendag telah membuat sejumlah persiapan.

"Kita juga akan melakukan sosialisasi kepada distributor, pedagang, dan pengecer di tiga kota yaitu Surabaya, Medan, dan Jakarta dan itu rencana kita sebelum April ini," ujar Ojak.

Baca juga: APSI: Negara Rugi Rp 2,8 Triliun Per Tahun karena Ponsel BM

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Syaiful Hayat, berharap bahwa penerapan aturan IMEI ini tidak membuat masyarakat menjadi takut untuk membeli ponsel baru.

"Aturan validasi IMEI ini dapat berjalan mulus dan tidak membuat konsumen atau masyarakat Indonesia takut untuk membeli smartphone baru," jelasnya.

Syaiful menambahkan bahwa saat ini, berdasarkan pengamatan APSI, masyarakat mulai sadar dengan aturan IMEI dan mulai menghindari ponsel BM.

"Masyarakat sudah mulai mencari smartphone dari pedangang resmi dan tidak lagi mencari barang BM," ujarnya.

."Harapan kami dari APSI, pemerintah juga secara terus menerus mensosialisasikannya, sehingga lebih luas lagi masyarakat mengetahuinya," pungkas Syaiful.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.