Langgar Aturan IMEI, Izin Dicabut dan Ponsel Ditarik dari Pasaran

Kompas.com - 27/02/2020, 19:29 WIB
Hands-on Nokia 3.1 Plus Andreas/Kompas.comHands-on Nokia 3.1 Plus

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan menerapkan pemblokiran ponsel tidak resmi lewat pengecekan nomor IMEI mulai April 2020. Ponsel dengan IMEI yang tidak terdaftar resmi akan diblokir dan tidak bisa menggunakan jaringan seluler di Indonesia.

Sanksi tersebut akan dialami pengguna yang masih nekat menggunakan ponsel black market (BM). Selain itu, ada sanksi buat produsen dan distributor ponsel jika tidak mematuhi aturan tersebut.

Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan, Ojak Manurung membeberkan sanksi yang akan diberikan kepada pihak vendor ponsel apabila tidak patuh soal pencantuman label IMEI pada kemasan ponsel baru.

"Di sini kewajiban bagi pelaku produsen maupun importir wajib mencantumkan IMEI pada kemasan," ujar Ojak dalam acara jumpa media di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Ojak menyatakan, akan ada pencabutan perizinan apabila tidak mencantumkan label IMEI pada kemasan atau IMEI-nya salah.

Tak hanya soal label IMEI, sanksi juga akan diberikan kepada produsen maupun distributor apabila mereka tidak memberikan jaminan pada konsumennya.

"Terkait dengan peraturan-peraturan ini tentunya nanti ada sanksi, sanksinya terkait dengan misalnya tidak memberikan jaminan pada konsumen tentu di sini ada konsekuensinya," ujar Ojak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak tanggung-tanggung, bagi produsen maupun distributor yang tidak menjalankan hal tersebut, akan mendapat dua sanksi.

"Produk itu harus ditarik dari peredaran, sanksi yang lainnya juga akan ada pencabutan perizinan, tentu melalui tahap peringatan satu dan dua," ujarnya.

Baca juga: Ini Dia, Situs Baru Kemenperin untuk Cek IMEI Ponsel

Aturan untuk mencantumkan label IMEI pada kemasan ponsel, dinilai Ojak, dapat mempermudah konsumen untuk melihat dan memastikan keabsahan nomor IMEI di ponsel mereka.

"Jadi kenapa kita wajibkan, karena itu bisa mempermudah konsumen juga untuk mengecek apakah IMEI-nya sudah benar," pungkas Ojak.

 

Lebih lanjut, ia turut menjelaskan bahwa penerapan sistem IMEI ini telah diatur melalui dua peraturan menteri.

"Pertama, Permendag nomor 38 tahun 2019 tentang ketentuan petunjuk penggunaan dan jaminan layanan purna jual, lalu yang kedua, yaitu Permendag nomor 79 tahun 2019 mengenai kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia," katanya.

Sebagai persiapan menjelang April 2020, Kemendag telah membuat sejumlah persiapan.

"Kita juga akan melakukan sosialisasi kepada distributor, pedagang, dan pengecer di tiga kota yaitu Surabaya, Medan, dan Jakarta dan itu rencana kita sebelum April ini," ujar Ojak.

Baca juga: APSI: Negara Rugi Rp 2,8 Triliun Per Tahun karena Ponsel BM

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Syaiful Hayat, berharap bahwa penerapan aturan IMEI ini tidak membuat masyarakat menjadi takut untuk membeli ponsel baru.

"Aturan validasi IMEI ini dapat berjalan mulus dan tidak membuat konsumen atau masyarakat Indonesia takut untuk membeli smartphone baru," jelasnya.

Syaiful menambahkan bahwa saat ini, berdasarkan pengamatan APSI, masyarakat mulai sadar dengan aturan IMEI dan mulai menghindari ponsel BM.

"Masyarakat sudah mulai mencari smartphone dari pedangang resmi dan tidak lagi mencari barang BM," ujarnya.

Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan, Ojak Manurung (kedua dari kiri) dalam konferensi pers Sosialisasi Aturan IMEI Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Bersama Untuk Melindungi Konsumen & Industri Yang Lebih Sehat dan Kompetitif di Jakarta, Kamis (27/2/2020).Conney Stephanie/KOMPAS.com Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan, Ojak Manurung (kedua dari kiri) dalam konferensi pers Sosialisasi Aturan IMEI Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Bersama Untuk Melindungi Konsumen & Industri Yang Lebih Sehat dan Kompetitif di Jakarta, Kamis (27/2/2020).
."Harapan kami dari APSI, pemerintah juga secara terus menerus mensosialisasikannya, sehingga lebih luas lagi masyarakat mengetahuinya," pungkas Syaiful.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X