ATSI Minta Pemerintah Siapkan Call Center Terkait Pemblokiran IMEI Ponsel Ilegal

Kompas.com - 15/04/2020, 19:44 WIB

"Jadi, masih kami pertimbangkan siapa yang akan mengelola call center. Pastinya, juga pengelola CEIR," kata Najamudin.

Aturan pemblokiran ponsel black market melalui IMEI sendiri sudah disahkan pemerintah pada akhir 2019 lalu. Meski telah disahkan, implementasi aturan tersebut baru dilaksanakan enam bulan setelahnya.

Baca juga: Kominfo Uji Publik Aturan Blokir Ponsel BM dengan IMEI, 7 Pasal Direvisi

Pasalnya, pemerintah memerlukan waktu untuk persiapan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Ada tiga kementerian yakni Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Perindustrian (Kemeperin) yang terlibat dalam pembuatan aturan ini.

Selain pemerintah, regulasi ini juga melibatkan operator seluler dan pengusaha ponsel.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X