Huawei Sebut Aturan Dagang AS Semena-mena dan Jahat

KOMPAS.com - Baru-baru ini, pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah administrasi Donald Trump mengeluarkan aturan baru terkait ekspor perusahaan asal AS ke Huawei.

Aturan yang dikeluarkan Departemen Perdagangan AS itu mewajibkan semua perusahaan semikonduktor (pembuat chip) untuk memiliki izin lisensi, ketika akan menjual produknya ke Huawei.

Departemen Perdagangan AS berdalih kebijakan tersebut bertujuan untuk mengingatkan Huawei agar tidak main-main dengan statusnya sebagai perusahaan yang masuk daftar hitam. Daftar itu membuat Huawei tidak bisa leluasa berbisnis dengan perusahaan AS.

Baca juga: Huawei Rilis P30 Pro Edisi Baru”, Spesifikasi Lama dan Masih Pakai GMS

Huawei pun merespons kebijakan baru AS itu. Guo Ping, Huawei Rotating Chairman, menyampaikan tanggapannya dalam acara tahunan Huawei Global Analyst Summit.

Ping menyebut pemerintah AS tidak menghiraukan kekhawatiran banyak perusahaan dan asosiasi industri.

"Keputusan ini semena-mena, jahat, dan mengancam untuk melemahkan seluruhan industri di dunia," kata Ping.

Ping mengatakan bahwa aturan ini tidak hanya berdampak pada Huawei, tetapi juga industri secara global. Dalam jangka waktu yang lama, aturan ini akan merusak kepercayaan dan kolaborasi antar-perusahaan semikonduktor global.

Ia menambahkan, aturan ini akan berdampak pada ekspansi, perawatan, dan keberlangsungan operasi jaringan Huawei yang bernilai ratusan miliar dollar AS, di lebih dari 170 negara.

"Kami akan mencoba untuk menemukan solusinya," imbuh Ping.

Media Statement on Foreign Direct Product Rule Changes Made by US Government. pic.twitter.com/r7YH3rirf3

— Huawei (@Huawei) May 18, 2020

Sebelumnya, dilaporkan Reuters, China juga akan "membalas" aturan pemerintah AS dengan melakukan investigasi dan memperketat pembatasan terhadap perusahaan asal AS, seperti Apple, Cisco System, dan Qualcomm, termasuk menunda pembelian pesawat Boeing.

Baca juga: AS Keluarkan Aturan Baru yang Bakal Persulit Chipset Huawei

Sudah hampir setahun Huawei menjadi "korban" konflik politik AS-China. Sejak masuk ke daftar entity list, beberapa perusahaan AS pun memutus hubungan bisnisnya dengan Huawei, sesuai aturan yang berlaku di AS.

Perusahaan AS sejatinya sudah berupaya membujuk pemerintah agar melunak, dan bisa kembali berbisnis dengan Huawei. Seperti Google yang sempat mengajukan permohonan izin ke pemerintah AS, agar boleh bermitra lagi dengan Huawei beberapa waktu lalu.

Namun nyatanya, keadaan semakin memburuk bagi Huawei. Dirangkum KompasTekno dari GSM Arena, Rabu (20/5/2020), Huawei terpaksa meningkatkan anggaran riset dan pengembangan agar tetap bisa bertahan tanpa pasokan dari perusahaan AS.

Ping mengatakan, bisnisnya tidak akan terganggu dengan kebijakan itu. Kerja sama dengan pemasok dan perusahaan kunci tetap akan berjalan sembari mencari solusi terbaik.