Kicauan Donald Trump Soal Kekerasan di Minneapolis Disembunyikan Twitter

Terlepas dari itu, Trump sendiri tampak serius menanggapi pelabelan unggahannya oleh Twitter ini.

Bahkan, lewat unggahan lain, ia berpendapat bahwa Twitter tidak adil lantaran banyak hoaks dan propaganda yang diunggah oleh China dan tersebar luas di platform tersebut namun tidak ditandai.

Ia pun berpendapat bahwa Undang-Undang Komunikasi (DCA) harus diatur kembali, terutama terkait aturan yang melindungi platform sosial media di pasal (Section) 230.

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Inti dari Section 230 dalam DCA yang dimaksud Trump adalah seluruh postingan yang diunggah oleh pengguna di sebuah platform merupakan tanggung jawab si pengguna itu sendiri. 

Baca juga: President Trump Keluhkan Hilangnya Tombol Home iPhone ke Bos Apple

Artinya, platform yang menjadi media penyebaran tak bertanggung jawab atas apa isi postingan tersebut, meski itu kekerasan atau hoaks.

Hal ini lantas menjadi tameng hukum bagi platform sosial media. Sebab, jika ada unggahan kekerasan atau hoaks di platformnya, maka mereka sejatinya tidak bisa disalahkan lantaran itu termasuk dalam hak kebebasan berpendapat pengguna di dunia maya.

Trump pun baru-baru ini melontarkan perintah langsung (executive order) bahwa perlindungan atas Section 230 tersebut tak berlaku, jika platform sosial media memutuskan mengubah sebuah postingan yang sudah tersiar, termasuk melabelinya.

Meski demikian, perusahaan sekelas Google sempat mengatakan bahwa mengubah atau mencabut Section 230 bakal berpengaruh pada ekonomi AS dan fungsi kebebasan berpendapat di internet, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari BBC, Sabtu (30/5/2020).