Mencermati Pemanfaatan Teknologi Digital di Era Normal Baru

Oleh Damar Juniarto*

There is no return to normal, the new “normal“ will have to be constructed on the ruins of our old lives, or we will find ourselves in a new barbarism whose signs are already clearly discernible. (Slavoj Žižek, 2020)

FILSUF Slovenia Slavoj Žižek secara lugas menulis dalam buku terbarunya Pandemic! Covid-19 Shakes the World (2020) bahwa tidak ada jalan lain selain bersiap memasuki normal yang baru.

Ia menafikan kemungkinan kita bisa kembali ke situasi normal. Dalam buku tersebut, Žižek mengusulkan agar segera membangun kenormalan baru di atas puing-puing kehidupan yang lama atau kita harus bersiap menghadapi barbarisme baru.

Tentu pernyataan Žižek itu mengundang reaksi pro-kontra. Reaksi pro-kontra juga terjadi ketika pada 7 Mei 2020, Presiden Joko Widodo menyerukan masyarakat harus bisa berdamai dengan Covid-19 sampai vaksin ditemukan.

Caranya, dengan beraktivitas normal dengan catatan tetap mengikuti aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pandemi Covid-19 memberi dampak luar biasa pada kehidupan manusia secara global. Aktivitas normal hampir bisa dipastikan tidak terjadi di banyak sektor kehidupan. Hal ini terjadi di banyak tempat; tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga hingga di pelosok desa.

Baca juga: Normal Baru dan Transformasi Abnormalitas

Semisal yang terjadi di Indonesia. Saat situasi normal, pelajar dan mahasiswa bisa berangkat sekolah dan kuliah, tapi kini harus menjalani program sekolah/kuliah dari rumah.

Banyak mata pelajaran diajarkan dan diuji secara daring, terutama pada sekolah dan kampus di kota-kota besar. Sementara di tempat-tempat yang tidak terjangkau teknologi digital, guru mendatangi rumah siswa satu demi satu demi mengejar pendidikan yang harus diterima siswa.

Saat situasi normal, umat beragama bisa beribadah di tempat-tempat sembahyang dan merayakan hari penting keagamaan. Namun pada Paskah bagi umat Kristiani, Waisak bagi umat Buddha, dan Idul Fitri bagi umat Islam tahun ini kita menjalani ibadah di rumah.

Peribadatan dilakukan secara daring, disiarkan lewat internet streaming di platform video berbagi atau media sosial.  Meski di banyak tempat, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur, peribadatan bisa dilangsungkan lewat media komunikasi seperti televisi dan radio, dengan penayangan khusus siaran langsung dari tempat peribadatan.

Saat situasi normal, para pekerja bisa mencari nafkah seperti biasa, tetapi kini menjalaninya justru dari rumah, bukan di kantor. Sedang yang bekerja di pabrik, dimodifikasi dengan datang secara bergilir.

Contoh situasi-situasi tadi hanya gambaran bagaimana perubahan ekstrem terjadi di hampir semua sektor kehidupan. Saat ini, semua harus dilakukan dengan cara yang tidak seperti biasanya, malah dapat dikatakan secara abnormal, meskipun dapat dikatakan tidak semuanya baru.

Mobilitas berkurang, tapi tidak semua

Semasa pandemi Covid-19 ini, perusahaan teknologi digital Google merilis Covid-19 Community Mobility Report yang dapat diakses secara daring dan secara berkala dimutakhirkan.

Laporan ini membantu memetakan persentase mobilitas warga berdasarkan amatan dari citra dan teknologi yang digunakan dalam produk Google Maps.

Dalam laporan 13 Mei 2020, disimpulkan di Indonesia terjadi penurunan mobilitas di sektor transportasi publik minus 54 persen di bawah paduk, sektor ritel dan rekreasi seperti aktivitas di kafe, tempat rekreasi, restoran, tercatat minus 37 persen di bawah paduk, sedangkan di sektor perkantoran minus 34 persen di bawah paduk, meskipun tercatat ada ketidakstabilan grafik mobilitas akibat masih simpang siur kebijakan soal bekerja di rumah.

Sajian data dari Google bisa dipilah berdasarkan sejumlah provinsi di Indonesia dan dilihat grafiknya mobilitasnya sejak Covid-19 merebak di awal Maret 2020.

Baca juga: Jokowi: Kita Ingin Masuk ke Normal Baru dengan Kedisiplinan Lebih Kuat

Dari data mobilitas warga provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat terlihat sejumlah informasi menarik. Berdasarkan laporan 13 Mei 2020, aktivitas warga Jawa Barat ke pusat perbelanjaan dan pasar untuk membeli kebutuhan pangan hanya turun 6 persen dari paduk.

Hampir seperti situasi normal dan bahkan pada masa tertentu di sekitar April 2020, terlihat tidak ada perbedaan mobilitas dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19.

Kontras dengan mobilitas warga Jakarta yang merosot jauh di segala sektor. Di sektor transportasi publik, mobilitas merata minus 63 persen dari paduk sejak Maret sampai Mei 2020. Bahkan mobilitas mobil di parkiran anjlok minus 94 persen. Problem parkir di ibukota yang biasanya kerap menjadi pembicaraan di media dan warga kini jarang dipersoalkan.

Kumpulan data dari Google tersebut penting untuk ditelaah ketika hendak membahas situasi seperti apa yang terjadi saat ini dan nanti. Pada 21 Mei 2020, Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 973 orang sehingga totalnya menjadi 20.162

Sedangkan pasien sembuh menjadi 4.838 setelah ada penambahan 263 orang dan kasus meninggal menjadi 1.278 dengan penambahan 36 orang.

Terus meningkatnya grafik pasien dengan Covid-19 menjauhkan jawaban bahwa kita bisa segera kembali ke situasi normal segera. Apalagi menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga akhir tahun 2021, diperkirakan vaksin Covid-19 belum akan tersedia.

Baca juga: Protokol New Normal, Penjual di Mal Wajib Pakai Masker, Face Shield, dan Sarung Tangan

Oleh karena itu, ada situasi baru yang harus diantisipasi. Selama ini ada tiga skenario yang mungkin terjadi terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pertama, skenario New Normal dengan beberapa indikator sebagai berikut:

a. Epidemi: Pemerintah berhasil mengendalikan virus dalam waktu 2-3 bulan, dengan puncaknya pada akhir April dan jumlah kasus menurun secara signifikan pada Juni 2020.

Pembatasan fisik tetap dilaksanakan namun dengan kebijakan terbatas. Jumlah kasus infeksi COVID-19 diestimasi mencapai 5.000-50.000 kasus.

b. Ekonomi: Kebijakan dari pemerintah dapat mencegah kerusakan struktural pada ekonomi; ekonomi Indonesia berhasil rebound ke level dan momentum sebelum krisis dengan level pertumbuhan PDB menurun sedikit ke level sekitar 3-4 persen.

c. Bisnis: Ada sedikit gangguan dalam rantai pasokan, tetapi sebagian besar bisnis masih berjalan dengan cara kerja baru (new normal). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kebangkrutan hanya terjadi pada sektor yang sangat terpengaruh.

Kedua, skenario Disorder dengan indikator sebagai berikut:

a. Epidemi: Virus baru berhasil dikendalikan oleh pemerintah dalam waktu 4-6 bulan, tetapi pembatasan sosial harus berlanjut selama beberapa bulan setelahnya untuk mencegah kambuhnya virus. Jumlah kasus infeksi Covid-19 mencapai atau melewati 50.000 kasus.

b. Ekonomi: Kemerosotan konsumsi karena kebijakan karantina. Kebijakan pemerintah melalui beberapa paket stimulus ekonomi membuat krisis perbankan dapat dihindari, tetapi dikhawatirkan banyak bisnis yang sudah atau hampir bangkrut dan terpaksa mem-PHK karyawannya. Pertumbuhan PDB dikhawatirkan menurun ke sekitar angka 0–3 persen.

c. Bisnis: Rantai pasokan perusahaan semakin terganggu, cash buffer days sebagian perusahaan diestimasi pada posisi 50 persen (penghalusan) dari jumlah sebelum krisis.

Ketiga, skenario Survival dengan indikator sebagai berikut:

a. Epidemi: Pemerintah gagal mengendalikan penyebaran virus untuk jangka waktu yang lama (lebih dari 6 bulan) menyebabkan eskalasi pandemi hingga akhir tahun atau lebih, kemungkinan sampai vaksin tersedia dan dalam jumlah yang cukup. Jumlah kasus infeksi Covid-19 diprediksi mencapai lebih dari 100.000 kasus.

b. Ekonomi: Kebijakan moneter dan fiskal dikhawatirkan tidak dapat memengaruhi dampak penuh dari kebangkrutan yang meluas dan tingkat pengangguran yang masif. Terdapat potensi krisis di industri keuangan dan perbankan.

Selain itu, pertumbuhan PDB bisa minus, sesuai prediksi Kementerian Keuangan yang menyebut pada skenario terberat perekonomian dapat menyentuh minus 0,4 persen.

c. Bisnis: Terhentinya kegiatan produksi industri karena tidak didapatkan bahan baku alternatif, harga komoditas, pembangunan infrastruktur, dan cash buffer days perusahaan sudah terpengaruh secara ekstrim.

Situasi baru tersebut, yang lebih tepat dinamakan “penormalan baru” - upaya untuk menormalkan segala hal yang baru, tidak terelakkan.

Sejumlah hal baru selama pandemi Covid-19 terkait dengan masifnya pemanfaatan teknologi digital untuk menopang aktivitas masyarakat selama masa PSBB atau lockdown di sejumlah negara.

Teknologi Informasi yang selama ini digunakan masyarakat untuk mendapatkan dan mengelola informasi adalah kebutuhan utama dalam menghadapi penormalan baru ini.

Terlebih lagi, sebelumnya masyarakat sudah mengenal dengan pola kerja dari rumah (work from home) yang membutuhkan internet dengan kecepatan tinggi dan segala kemudahan lainnya.

Bukan disrupsi, tapi normal baru

Analisa terperinci dalam laporan We Are Social April 2020 yang ditulis Simon Kemp pada 23 April 2020 menarik untuk disimak.

Simon Kemp menulis data dari Global Web Index mengungkapkan bahwa orang-orang di seluruh dunia telah menghabiskan lebih banyak waktu pada perangkat digital mereka sebagai akibat pandemi Covid-19.

Lebih dari tiga perempat (sebanyak 76 persen) dari pengguna internet berusia antara 16 dan 64 di negara-negara yang disurvei mengatakan mereka telah menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan ponsel pintar mereka dalam beberapa pekan terakhir dibandingkan dengan perilaku sebelum lockdown.

Banyak orang mengatakan bahwa mereka mengharapkan kebiasaan baru mereka berlanjut setelah wabah Covid-19 berlalu.

Satu dari lima pengguna internet mengatakan mereka berharap untuk terus menonton lebih banyak konten pada layanan streaming, dan satu dari tujuh (15 persen) mengatakan mereka berharap untuk terus menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan media sosial.

Beberapa 'kebiasaan baru' ini murni hasil dari peningkatan waktu luang yang tiba-tiba muncul karena keharusan masyarakat untuk tinggal di dalam rumah.

Data dari App Annie menunjukkan bahwa jumlah waktu yang dihabiskan orang menggunakan perangkat seluler selama tiga bulan pertama pada tahun 2020 meningkat 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

App Annie juga melaporkan bahwa di China - negara pertama yang memberlakukan lockdown untuk menahan penyebaran virus korona - pengguna seluler menghabiskan rata-rata 5 jam per hari menggunakan aplikasi ponsel di tiga bulan pertama tahun 2020, mewakili peningkatan 30 persen dibandingkan ke level yang terlihat pada awal 2019.

Di Italia terjadi pola yang sama, dengan pengguna menghabiskan lebih dari 10 persen lebih banyak waktu di aplikasi ponsel di seluruh kuartal pertama 2020.

Sementara itu, data dari Statcounter pada Maret 2020 menunjukkan bahwa perangkat seluler menyumbang lebih banyak lalu lintas situs web secara global dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu.

Data terbaru ini juga mengungkapkan bahwa 52 persen permintaan halaman situsweb pada bulan Maret 2020 berasal dari ponsel, mewakili peningkatan relatif lebih dari 6 persen dibandingkan dengan 48,9 persen yang dilaporkan pada Maret 2019.

Secara kontras, akses lalu lintas situsweb dengan komputer turun dari 47 persen pada Maret 2019 menjadi 45,3 persen pada Maret 2020.

Namun kenaikan konsumsi dari aktivitas digital dan lalu lintas situs web secara global berimbas di banyak negara pada penurunan kecepatan unduhan rata-rata untuk koneksi internet lewat ponsel dan jaringan kabel yang terjadi antara Februari dan Maret 2020.

Imbas paling signifikan terlihat pada kenaikan drastis kunjungan pada situ sweb e-commerce. Data terbaru dari Alexa untuk peringkat situs web top dunia menunjukkan bahwa situs web e-commerce saat ini menempati 6 dari 20 tempat teratas.

Mengapa kenormalan baru berbeda dengan disrupsi, kata yang selama ini erat dikaitkan dengan kebangkitan industri teknologi digital 4.0?

Salah satu alasannya karena ada penurunan pemasukan pada bisnis digital yang bergerak di ride-hailing, pemesanan tiket transportasi, travel dan liburan, seiring dengan penerapan kebijakan PSBB dan lockdown. Namun data resmi dari perusahaan-perusahaan teknologi digital terkait belum bisa diperoleh dan disajikan.

Kontradiksi dan tantangan di Indonesia

Melihat ketergantungan kehidupan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 pada teknologi digital dan tampak akan terus berlanjut pada kenormalan baru pasca krisis Covid-19, maka secara ideal dibutuhkan sejumlah kondisi yang menjamin hak-hak digital warga.

Dalam hal akses informasi, idealnya tersedia akses untuk semua. Yang dimaksud dengan akses untuk semua adalah setiap warga mampu mengakses dan menggunakan teknologi digital.

Namun faktanya di Indonesia, negara pengguna internet kelima tertinggi di dunia, menurut Survei APJII 2019 jumlah pengguna Internet mencapai sekitar 171,17 juta atau 64,8 persen dari total populasi Indonesia sebanyak 264 juta jiwa penduduk.

Sisanya adalah warga Indonesia yang tidak memiliki akses informasi terhadap teknologi digital. Data Kemkominfo 2018 menunjukkan bahwa pengguna Internet Indonesia (72,41 persen) berada di daerah perkotaan.

Warga di Pulau Jawa terpapar internet 57,70 persen, sedangkan yang terendah, Bali-Nusa 5,63 persen dan Maluku-Papua 2,49 persen.

Menilik dari kualitas jaringan 4G yang tersedia, juga terlihat ada ketimpangan yang cukup merisaukan. Temuan dari OpenSignal, perusahaan swasta yang khusus memetakan cakupan nirkabel secara global, menunjukkan ada kesenjangan konektivitas antara wilayah perkotaan yang padat penduduknya dengan daerah pedesaan berpenduduk jarang.

OpenSignal menggunakan data sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengklasifikasikan kabupaten dan kota ke dalam lima kategori berbeda, berdasarkan kepadatan penduduk.

Kategori pertama satu hingga 50 orang per kilometer persegi. Kategori kedua, 50-100 orang per kilometer persegi. Kategori ketiga, 100-300 orang per kilomter persegi. Kategori keempat, 300-1.000 orang per kilometer persegi. Terakhir, lebih dari 1.000 orang per kilometer persegi.

OpenSignal menemukan bahwa sementara pengguna di daerah berpenduduk padat (kategori kelima) dapat terhubung ke layanan 4G hingga 89,7 persen dari waktu, pengguna di daerah berpenduduk paling jarang (kategori pertama) dapat terhubung ke sinyal 4G hanya 76 persen dari waktu – selisih 13 persen.

Ketika OpenSignal memeriksa waktu yang dihabiskan pengguna yang terhubung ke semua jaringan data seluler (gabungan layanan 3G dan 4G), perbedaan ini berkurang tetapi tetap ada.

Ketersediaan 3G/4G turun 10,3 persen dari 96,3 persen di daerah berpenduduk padat (kategori lima) menjadi 86 persen di daerah berpenduduk jarang (kategori pertama).

Kesenjangan digital bukan hanya perkara pemerataan internet semata. Riset World Wide Web Foundation 2015 menunjukkan ketimpangan akses juga dialami oleh perempuan.

Di kalangan kelas sosial bawah di perkotaan, hanya 20 persen perempuan Indonesia yang dapat menikmati akses internet, itupun dengan ponsel pinjaman dari suami.

Bila warga yang tidak beruntung ini (the underprivileged people) tidak mampu mengakses informasi dengan teknologi digital selama pandemi Covid-19 dan nanti saat normal baru, maka sama saja dengan meninggalkan mereka untuk terperosok ke jurang terdalam dan mati perlahan tidak ditolong karena terkena virus korona.

Dalam hal demokrasi digital, idealnya di ranah daring tercipta percakapan yang setara bagi semua warga.

Namun dengan masih terjadinya polarisasi komunikasi yang terkait dengan tribalisme politik sehingga muncul kubu-kubu antara yang sepakat lockdown dan menentang lockdown.

Antara yang mengedepankan ekonomi dan kesehatan, dan penggelontoran opini dengan pengerahan pendengung dan manipulasi platform dan informasi, iklim demokrasi yang mengemukakan cara berkomunikasi yang beradab tidak terbentuk.

Dalam hal keamanan, idealnya warga bebas dari ancaman dan rasa takut. Namun kenyataannya warga dibayang-bayangi oleh praktik mass-surveillance, baik itu terkait kesehatan Covid-19 dengan pemantauan contact tracing lewat aplikasi dan digital fencing, yang diselenggarakan negara dan non-negara.

Selain itu, ada patroli siber yang dilakukan oleh aparat negara untuk memantau pelanggaran pidana. Acuan dari patroli siber ini adalah Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo tertanggal 4 April 2020.

Surat telegram tersebut dibuat dalam rangka penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait perkembangan situasi serta opini di ruang siber dan pelaksanaan hukum tindak pidana siber.

Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia sampai 14 Mei 2020, terdapat 103 kasus pemidanaan selama Covid-19. Polda Metro Jaya menangani 14 kasus. Polda Jawa Timur (12 kasus), Polda Riau (9 kasus), Polda Jawa Barat (7 kasus), serta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim (6 kasus). Sisanya 55 kasus ditangani oleh jajaran kepolisian daerah.

Organisasi regional yang fokus memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet menilai dalam penerapannya pemidanaan selama masa Covid-19 kontraproduktif.

Terutama bila melihat 46 kasus yang terdokumentasi. Banyak upaya hukum yang dilakukan atas dasar memberikan keadilan punitif agar menimbulkan efek jera.

Meski sebenarnya dalam perspektif SAFEnet, yang lebih baik didorong adalah keadilan restoratif dalam bentuk pembinaan dan pemberian informasi yang mendidik mengenai kondisi Covid-19.

Selain itu, warga selama ini cemas atas terjadinya praktik peretasan digital (digital breach) yang terjadi belakangan.

Peretasan data dan peretasan perangkat terjadi, baik kepada perusahaan-perusahaan digital seperti Tokopedia, Bhineka, Bukalapak dan kepada sejumlah warga yang menggunakan aplikasi pengirim pesan WhatsApp memperlihatkan aspek kerentanan yang perlu segera dimitigasi oleh semua pihak terkait.

Sejumlah rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan-tantangan dan menjadi persoalan serius bila tidak kunjung diatasi, setidaknya ada sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada negara, pihak swasta, dan warga untuk diajukan.

Rekomendasi kepada Negara:

Akses Informasi:
• Negara mengalokasi anggaran dan membangun BTS terutama di jaringan infrastuktur Palapa Ring Timur.
• Negara membuat kebijakan dan anggaran bagi warga yang kurang beruntung.

Demokrasi:
• Negara perlu memastikan proses komunikasi politik berlangsung dua arah di daring.
• Kebijakan yang dibuat perlu tetap memperhatikan masukan dari masyarakat.

Keamanan:
• Negara mengedepankan kebijakan keadilan restoratif daripada keadilan punitif.
• Negara mengeluarkan UU yang melindungi hak-hak digital atas privasi dan keamanan

Rekomendasi kepada Pihak Swasta:

Akses Informasi:
• Perusahaan telekomunikasi memastikan kebutuhan bandwith (international) memadai dengan memperbesar kapasitas.
• Perusahaan teknologi dan content provider menurunkan bitrate sehingga beban kapasitas tidak membengkak
• Perusahaan teknologi membuat akses point lokal (CDN) dan layanan berbasis server lokal untuk mengurangi beban international bandwith.

Demokrasi:
Pihak perusahaan teknologi terlibat aktif mengurangi manipulasi informasi dan platform

Keamanan:
Pihak swasta meningkatkan keamanan bagi pengguna dari ancaman peretasan dan pemanfaatan data pribadi yang ilegal.

Rekomenasi kepada warga:

Akses Informasi:
• Warga secara mandiri menyediakan internet di daerah yang minim infrastruktur digital
• Memperkuat solidaritas bagi warga yang kurang beruntung

Demokrasi:
• Warga menumbuhkan percakapan yang beradab
• Warga belajar literasi digital untuk memilah informasi akurat
• Warga meruntuhkan kubu-kubu yang ada di platform media sosial karena tidak menumbuhkan iklim demokratis

Keamanan:
Literasi keamanan digital agar warga belajar untuk meningkatkan keamanan digital diri sendiri lewat pelatihan dan peningkatan kapasitas diri.

*) Damar Juniarto, Penulis adalah Direktur Eksekutif SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network, alumni IVLP 2018 Cyber Policy and Freedom of Expression Online, penerima YNW Marketeer 2018 kategori Netizen Award.