Kominfo dan ATSI Tanggapi Ponsel BM yang Masih Dapat Sinyal

Kompas.com - 16/06/2020, 09:12 WIB
Galaxy J2 Pro (2018) sanggup dipasangi dua micro-SIM card dan kartu memori micro SD sekaligus. Slot SIM card pertama (4G/3G/2G) terdapat di bawah slot micro SD dalam posisi bertumpuk, sementara slot SIM card kedua berada di sampingnya. Oik Yusuf/ KOMPAS.comGalaxy J2 Pro (2018) sanggup dipasangi dua micro-SIM card dan kartu memori micro SD sekaligus. Slot SIM card pertama (4G/3G/2G) terdapat di bawah slot micro SD dalam posisi bertumpuk, sementara slot SIM card kedua berada di sampingnya.
Editor Oik Yusuf

KOMPAS.com - Efektivitas regulasi blokir ponsel ilegal atau Black Market ( BM) melalui IMEI (International Mobile Equipment Identity) saat ini dipertanyakan.

Menurut keterangan tertulisnya, Indonesia Technology Forum (ITF) mengklaim melalui investigasinya menemukan masih banyak ponsel ilegal di pasar yang mendapatkan jaringan operator seluler setelah regulasi tersebut berlaku efektif pada 18 April 2020 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail mengaku, pihaknya akan melakukan evaluasi aturan pemblokiran ponsel BM lewat IMEI.

Baca juga: Pengakuan Penjual di Batam, Ponsel BM Banyak Beredar dan Tidak Diblokir

Sejauh ini Kemkominfo masih berkomunikasi dan mendiskusikan bersama para operator seluler. Namun, Ismail menegaskan, tidak menyudutkan operator seluler karena ponsel ilegal masih mendapatkan jaringan.

"Yang menyiapkan sistem adalah operator seluler. Kami juga sedang berkoordinasi terus mengenai masalah tersebut bersama pihak operator," tutur Ismail, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Kontan, Selasa (16/6/2020).

Ismail menyebut, sejauh ini belum diketahui angka pasti ponsel ilegal setelah pemberlakuan blokir IMEI yang bisa menggunakan jaringan seluler.

"Ini perlu diinvestigasi terlebih dahulu, dan komunikasi dengan operator seluler masih berjalan. Respons mereka sejauh ini bagus," kata Ismail.

Baca juga: Ponsel BM Tetap Dapat Sinyal, Kominfo Evaluasi Blokir IMEI Minggu Depan

Mengenai peredaran ponsel ilegal di pasar, Ismail enggan berkomentar. Hal tersebut, menurut Ismail, merupakan kewenangan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

"Kalau soal peredaran di pasar, itu bukan kewenangan Kemkominfo itu kemenangan Kemenperin dan Kemendag," ujar Ismail.

Sementara itu, Wakil Ketua ATSI Merza Fachys mengatakan, pihaknya masih akan terus koordinasikan dengan Kominfo mengenai pemblokiran ponsel BM lewat IMEI ini.

Menurut Merza, aturan mengenai Regulasi IMEI sudah efektif dijalankan sejak mulai diberlakukan 18 April 2020 lalu.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X