Kompas.com - 18/06/2020, 13:15 WIB
Ilustrasi IMEI dan kartu SIM SHUTTERSTOCK/NATALE MATTEOIlustrasi IMEI dan kartu SIM

KOMPAS.com - Efektivitas aturan pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) melalui identifikasi nomor IMEI masih dipertanyakan. Regulasi tersebut saat ini disinyalir belum diimplementasikan secara baik oleh pemerintah.

Pasalnya, sejumlah penjual ponsel blackmarket (BM) mengaku ponsel-ponsel yang masuk ke Indonesia secara ilegal itu masih banyak beredar dan tidak diblokir.

Ponsel tidak resmi tersebut masih bisa terhubung dengan sinyal operator seluler Indonesia.

Menanggapi temuan ini, pengamat telekomunikasi, Moch S. Hendrowijono mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan kementerian yang masih belum siap dengan skema whitelist.

Skema whitelist sendiri diputuskan oleh pemerintah untuk memberangus ponsel BM ini. Skema ini menerapkan mekanisme "normally off", di mana hanya ponsel IMEI legal/terdaftar saja yang bisa tersambung ke jaringan operator seluler.

Metode ini bertujuan agar konsumen mengetahui ponselnya ilegal atau tidak, sebelum membeli ponsel dan membawa pulang. Dengan skema ini, ponsel akan terdeteksi ilegal atau tidak begitu dinyalakan untuk pertama kalinya.

Baca juga: Pemerintah Putuskan Pakai Skema Whitelist untuk Blokir IMEI Ponsel BM

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi sebetulnya sejak tanggal 18 April itu sudah dideklarasikan, tapi kemudian Kemenperin (Kementerian Perindustrian) tidak siap karena yang mereka siapkan adalah skema blacklist untuk verifikasi IMEI ini, sementara pemerintah tiba-tiba mengubahnya menjadi skema whitelist," ujar Hendro saat dihubungi KompasTekno, Selasa (16/6/2020).

Sebagaimana diketahui, selain skema whitelist, pemerintah juga menyiapkan skema blacklist sebagai metode pilihan. Skema ini tidak langsung memblokir ponsel BM ketika diaktifkan.

Melalui skema blacklist, ponsel akan terlebih dahulu diidentifikasi selama beberapa waktu (bisa dalam hitungan hari). Setelah itu, pemilik ponsel akan mendapatkan pemberitahuan apakah ponsel tersebut legal atau tidak.

Apabila terdeteksi sebagai black market (BM), maka ponsel tidak akan dapat terhubung dengan jaringan seluler.

Baca juga: Apa Itu Mekanisme Blacklist dan Whitelist Blokir IMEI Ponsel BM?

Mesin CEIR di Kemenperin belum siap

Lebih lanjut, Hendro menambahkan bahwa mesin Equipment Identity Register (EIR) yang dimiliki oleh operator seluler sebenarnya sudah siap.

Namun, menurut Hendro, mesin Central Equipment Identity Register (CEIR) milik Kemenperin masih belum selesai diinstal.

"Kalau operator, semua udah siap karena EIR yang mereka miliki sudah bisa dioperasikan. Sedangkan pemerintah yang dimaksud Kemenperin memang belum siap, karena perangkat CEIR-nya belum selesai diinstal," ujarnya.

"Jadi operator itu nunggu CEIR-nya Kemenperin dioperasikan, baru EIR-nya di operator bisa jalan, kalo tidak ya tidak bisa. Nah, semua keputusan ini ada di Kemenperin," lanjutnya.

Hendro menilai bahwa lambatnya penerapan regulasi IMEI ini juga disebabkan oleh ketidakpahaman Kemenperin dalam mengoperasikan mesin CEIR tersebut.

Itu dikarenakan hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi Kementerian Perindustrian dalam mengelola sistem pengawasan secara online yang belum pernah ada sebelumnya.

"Karena sejatinya Kemenperin bukan mengurus soal telekomunikasi, jadi mereka tidak paham betul bagaimana mengoperasikan mesin-mesin itu," ungkap Hendro.

Baca juga: Cara Cek Ponsel BM atau Resmi, jika IMEI Tidak Terdaftar Jangan Khawatir

Baru akan siap bulan Agustus

Menurut Hendro pelaksanaan pengendalian IMEI ini memang sepenuhnya adalah tugas Kementerian Perindustrian.

Sementara pihak Kemenkominfo hanya sebagai pihak pendukung dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan sebagainya.

"Itu bukan tugasnya Kominfo melainkan Kementerian Perindustrian. Sebab, setiap ada importir memasukkan handphone atau industri dalam negeri mau menjual ponselnya, harus melaporkan angka atau nomor IMEI setiap handphone yang mereka dapat dari GSM Association," lanjut Hendro.

Lebih lanjut, Hendro mengatakan bahwa Dirjen ILMATE memastikan mesin CEIR tersebut baru siap digunakan pada bulan Agustus nanti.

"Dirjen ILMATE, Taufiek Bawazier bilang itu baru siap nanti bulan Agustus dan ada tahap uji coba dulu. Kalo Agustus nanti diberlakukan, akhir Juli nanti mereka dalam hal ini penjual HP gak akan impor lagi, jadi abisin stok di gudang sama seperti akhir Maret lalu," pungkas Hendro.

Baca juga: Pengamat Sebut Ponsel BM yang Masih Dapat Sinyal Merugikan Konsumen dan Industri

KompasTekno pun telah menghubungi sejumlah pihak untuk mendapat konfirmasi terkait informasi ini.

Saat diminta keterangan, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) yang mewakili pihak operator seluler hanya mengatakan bahwa mereka tetap mendukung program-program yang dilakukan pemerintahs.

"Pemblokiran IMEI kan program pemerintah, ATSI mendukung sepenuhnya," ujar Wakil Ketua ATSI, Merza Fachys.

Sementara Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, tidak memberikan respon saat dihubungi.

Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional Kemenperin, Najamudin, juga enggan memberikan komentar. 

"Tidak bisa komentar ya," ujar Najamudin.

KompasTekno juga telah menghubungi pihak Kementerian Kominfo. Namun sampai berita ini ditayangkan, pihak yang bersangkutan belum memberikan respon.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.