Iklan Politik di Facebook Akan Bisa Dimatikan

KOMPAS.com - Tak bisa dipungkiri, Facebook menjadi salah satu tempat bagi para politisi untuk membangun citra.

Tak sedikit dari mereka yang rela membayar untuk membuat iklan politik di platform tersebut. 

Iklan-iklan itu pun tak jarang membuat pengguna merasa tidak nyaman. Oleh karena itulah, Facebook akan menyediakan sebuah tool atau alat untuk menon-aktifkan iklan berbau politik sesuai keinginan pengguna.

Semua iklan berbau politik, sosial, dan isu pemilu dari kandidat politik, maupun organisasi politik yang disinyalir membayar iklan di Facebook, bisa dinon-aktifkan.

Meski demikian, menurut CEO Facebook, Mark Zuckerberg, hadirnya fitur ini bukan untuk mengajak para pengguna menjadi "golput" atau tidak menentukan pilihan politik.

"Kami tetap akan mengingatkan Anda untuk memilih," kata Zuckerberg.

Baca juga: Facebook Pecat Karyawan yang Protes Kebijakan Zuckerberg soal Unggahan Trump

Zuckerberg menambahkan, akuntabilitas seorang kandidat baru benar-benar bisa dilihat melalui pemilu.

"Itu sebabnya, saya pikir kami harus menjaga seterbuka mungkin platform ini, beriringan dengan usaha ambisius untuk meningkatkan partisipasi pemilih," kata Zuckerberg.

Fitur ini akan mulai tersedia ke semua pengguna dalam beberapa minggu mendatang.

Pengumuman fitur ini muncul setelah Facebook banyak dikiritik sejumlah pihak karena mengizinkan tayangan iklan politik dan terkadang memuat informasi keliru.

Apalagi, baru-baru ini Facebook juga diprotes pihak luar maupun internalnya sendiri karena tidak menghapus unggahan Presiden Donald Trump yang dinilai mengglorifikasikan kekerasan.

Dirangkum KompasTekno dari Business Insider, Jumat (19/6/2020) sikap Facebook sangat berbeda dengan Twitter dalam menyikapi konten yang diunggah Donald Trump.

Twitter memilih menyembunyikan kicauan Trump yang juga diunggah melalui Twitter resminya.

Baca juga: Facebook dan Twitter Hapus Video Kampanye Donald Trump

Twitter juga menolak iklan politik di paltform-nya sejak tahun lalu, tidak hanya di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia.

CEO Twitter, Jack Dorsey mengatakan, salah satu alasannya adalah untuk mencegah peredaran informasi palsu yang dianggap kerap muncul di iklan politik. Namun, Zuckerberg punya alasan sendiri soal informasi politik di platformnya.

"Kami punya aturan untuk melawan ujaran yang akan melukai fisik atau menekan pemilihan suara, dan tidak ada yang dikecualikan dari itu," kata Zuckerberg.