KOMPAS.com - Pemerintah Rusia mulai memblokir aplikasi pesan instan Telegram pada April 2018 setelah menolak menyerahkan kunci enkripsi yang bisa digunakan untuk mengakses data penggunanya.
Dua tahun setelahnya, pada pekan ini, Rusia memutuskan untuk putar haluan dan mencabut pemblokiran Telegram.
Otoritas komunikasi Rusia, Roskomnadzor, menyebutkan bahwa alasannya adalah karena Telegram sudah mau kooperatif dalam upaya memerangi terorisme dan ekstrimisme di platform chatting miliknya.
Baca juga: Tidak Manut, Telegram Diblokir di Negara Asalnya
"Roskomnadzor membatalkan tuntutan untuk membatasi akses Telegram, sesuai dengan persetujuan yang diserahkan ke kantor kejaksaan Rusia," kata seorang juru bicara Roskomnadzor dalam sebuah pernyataan.
Telegram memang dikenal kerap dipakai oleh organisasi teroris untuk berkomunikasi dan menyebar propaganda karena mekanisme perlindungannya terhadap privasi pengguna.
Hal ini bertentangan dengan undang-undang anti-terorisme di Rusia yang mengharuskan penyedia layanan pesan instan untuk menyerahkan kunci enkripsi ke pihak otoritas.
Pada 2018, pendiri telegram Pavel Durov berkata bahwa "privasi bukanlah sesuatu untuk dijual dan hak asasi manusia seharusnya tidak dikorbankan karena rasa takut atau keserakahan".
Blokir tidak efektif
Pemerintah Rusia melancarkan blokir terhadap Telegram dengan melancarkan blokir terhadap alamat IP penyedia layanan pesan instan tersebut.
Namun, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari The Verge, Jumat (19/6/2020) pemblokiran ternyata ini tidak berjalan efektif karena Telegram tetap marak digunakan dan bahkan semakin berkembang di Rusia.
Ikut
