Menkominfo Minta Tambahan Anggaran untuk Percepat Digitalisasi Nasional

Kompas.com - 23/06/2020, 13:43 WIB
Menkominfo Johnny Plate dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (22/6/2020). TV Parlemen/DPR RIMenkominfo Johnny Plate dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (22/6/2020).

KOMPAS.com - Guna mempercepat transformasi digital di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) menyiapkan lima program prioritas untuk tahun 2021 mendatang.

Adapun kelima program tersebut adalah penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengelolaan spektrum frekuensi, pemanfaatan TIK, penataan pengelolaan pos dan informatika, serta komunikasi publik.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (22/6/2020), Menteri Kominfo, Johnny Plate mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran yang besar untuk merealisasikan kelima program tersebut.

"Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp 22,57 Triliun sehingga terdapat kekurangan Rp 16,82 Triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru," ujar Johnny.

Johnny mengatakan bahwa anggaran tersebut diajukan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono, mengatakan bahwa pihaknya mendukung peningkatan kebutuhan anggaran Kemkominfo sesuai dengan usulan kebutuhan tambahan anggaran (TA) 2021.

Baca juga: Data Pasien Covid-19 Diduga Bocor, Kominfo Audit Forensik Data Center Pemerintah

"Anggaran yang akan digunakan untuk percepatan Digitalisasi Nasional mencakup antara lain, Percepatan Infrastruktur TIK, Pembangunan Pusat Data Nasional, Refarming Spektrum Frekuensi Radio, SDM Talenta Digital, Pengembangan Rkonomi Digital, dan Program Legislasi Nasional Tahun 2021," ungkap Bambang.

Kominfo pun mengusulkan tambahan anggaran (ABT) Rupiah Murni sebesar Rp 2,33 Triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Anggaran tersebut akan digunakan salah satunya untuk membangun Base Transceiver Station (BTS), akses internet di wilayah non komersial, dan persiapan pusat data sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional.

Selain itu, Johnny memaparkan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia saat ini.

Johnny menyebut bahwa dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, sebanyak 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G.

Adapun sebanyak 12.548 desa dan kelurahan saat ini masih belum terlayani 100 persen jaringan 4G.

"Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan Non 3T," ungkap Johnny.

Baca juga: Kementerian Kominfo Siapkan Protokol dan Skenario New Normal

Didukung DPR

Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas menilai, kebutuhan akses internet masyarakat meningkat pesat di era new normal atau kenormalan baru.

Oleh karena itu, Kominfo diminta untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, khususnya di daerah terpencil.

Senada dengan Yan, anggota Komisi I DPR RI, Lodewijk F. Paulus mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni dan aman sangat diperlukan.

"Kita butuh infrastruktur teknologi komunikasi, misalnya pengadaan sendiri satelit. Bagaimana kita bisa terlibat dalam digitalisasi, namun harus aman," ungkap Paulus.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X