KOMPAS.com - Penerapan regulasi pemblokiran ponsel black market (BM) melalui nomor IMEI seharusnya sudah berjalan sejak 18 April lalu.
Namun pada kenyataannya, efektivitas aturan tersebut masih dipertanyakan. Sebab, sejumlah laporan membuktikan bahwa ponsel BM masih bisa digunakan dengan normal.
Dalam proses pemblokiran ponsel BM, pemerintah mengandalkan mesin Central Equipment Identity Register (CEIR) untuk mengidentifikasi.
Mesin tersebut seharusnya dioperasikan dan dikelola oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Namun, Achmad Rodjih, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa mesin tersebut sampai saat ini masih belum diterima oleh pihak Kemenperin.
Perwakilan Kemenperin, Achmad Rodjih, memaparkan terkait aturan blokir ponsel BM melalui IMEI yang digelar ITF secara online, Rabu (24/6/2020)."Posisi CEIR masih di Kemenkominfo, sampai saat ini belum (diterima) dan sedang proses," ujar Achmad, dalam sebuah webinar, Rabu (24/6/2020).
Baca juga: Pengakuan Penjual di Batam, Ponsel BM Banyak Beredar dan Tidak Diblokir
Achmad tidak menjelaskan, apakah hal tersebut menjadi penyebab utama mengapa ponsel BM masih bisa digunakan seperti biasa.
Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mempersiapkan sejumlah hal terkait implementasi CEIR secara penuh, seperti infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan lain sebagainya.
Pasalnya, ada perubahan mekanisme pemblokiran ponsel ilegal, dari sebelumnya blacklist menjadi whitelist.
Ikut
