Asosiasi Telekomunikasi Ingin Ada Pengawas Independen UU PDP di Luar Pemerintah

Terkait model struktur organisasi, Wahyudi mempersilakan untuk diperdebatkan secara politik.

Namun, ia menyarankan tiga model yang sudah diterapkan di beberapa negara, yakni model multi otoritas seperti yang berlaku di AS, dua otoritas, atau otoritas tunggal.

Baca juga: Menkominfo: Pengesahan RUU PDP Akan Menjamin Keamanan Data Pribadi

Shita Laksmi, Direktur Eksekutif TIFA, yang juga merupakan Data Protection Officer tersertifikasi mengusulkan beberapa syarat yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar pembentukan lembaga pengawas independen.

"Beberapa hal yang penting menurut kami itu independensi, kemudian lebih paham teknologi, dan paham bagaimana proses data ini terjadi di atas internet," ujarnya.

Saat ini, RUU DPD masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 dan masih digodok oleh DPR.