Asosiasi Telekomunikasi Ingin Ada Pengawas Independen UU PDP di Luar Pemerintah

Kompas.com - 09/07/2020, 18:54 WIB

Terkait model struktur organisasi, Wahyudi mempersilakan untuk diperdebatkan secara politik.

Namun, ia menyarankan tiga model yang sudah diterapkan di beberapa negara, yakni model multi otoritas seperti yang berlaku di AS, dua otoritas, atau otoritas tunggal.

Baca juga: Menkominfo: Pengesahan RUU PDP Akan Menjamin Keamanan Data Pribadi

Shita Laksmi, Direktur Eksekutif TIFA, yang juga merupakan Data Protection Officer tersertifikasi mengusulkan beberapa syarat yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar pembentukan lembaga pengawas independen.

"Beberapa hal yang penting menurut kami itu independensi, kemudian lebih paham teknologi, dan paham bagaimana proses data ini terjadi di atas internet," ujarnya.

Saat ini, RUU DPD masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 dan masih digodok oleh DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.