Asosiasi Sebut Blokir Ponsel BM Lewat IMEI Baru Bisa Dimulai 31 Agustus

Kompas.com - 24/08/2020, 18:03 WIB
Ilustrasi nomor IMEI dan nomor sertifikat Postel di label ponsel KOMPAS.com/Bill ClintenIlustrasi nomor IMEI dan nomor sertifikat Postel di label ponsel

KOMPAS.com - Aturan IMEI yang telah diimplementasikan 18 April 2020 lalu masih belum optimal. Pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) harus molor hingga pertengahan tahun 2020 karena sejumlah kendala.

Pada Juni lalu, Achmad Rodjih, Plt. Direktur Industri Elektronika dan Telematika Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan mesin blokir ponsel ilegal atau black market (BM) akan mulai optimal 24 Agustus 2020, atau hari ini.

Namun hingga berita ini ditayangkan, pemblokiran ponsel BM masih belum juga efektif.

"(Hari ini) belum efektif, saya pikir paling lambat 31 Agustus bisa berjalan," jelas Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Syaiful Hayat dihubungi KompasTekno, Senin (24/8/2020).

Baca juga: Tak Jadi Hari Ini, Blokir Ponsel BM lewat IMEI Molor Lagi

Hal senada juga dilontarkan Sekjen Asosiasi Penyelengngara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O.Baasir. Dia mengatakan sesuai peraturan menteri, aturan IMEI akan berjalan optimal pada 31 Agustus 2020.

"Enggak mungkin lah tanggal 24 Agustus. Seharusnya kalau sesuai Permen (Peraturan Menteri) tanggal 31 Agustus, kami akan mencoba penuhi tanggal itu," jelas Marwan.

Marwan mengatakan salah satu alasan molornya rencana pemblokiran adalah masalah administrasi. Ia menjelaskan, saat ini mesin hardware Central Equipment Identity Register (CEIR) belum diserahkan ke pemerintah dalam hal ini Kemenperin.

Mesin ini bertugas untuk memverifikasi data dari mesin Equipment Identity Registration (EIR) yang ada di sisi operator seluler, untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap ponsel ilegal atau black market (BM).

Marwan menjelaskan bahwa ATSI masih menunggu berita acara serah terima database berisi TPP Impor dan TPP Produksi dari pemerintah.

Baca juga: Ini Sebab Ponsel BM Tetap Bisa Dipakai meski Blokir IMEI Sudah Disahkan

"Karena CEIR yang beli operator, nanti baru akan kita serahkan ke pemerintah ketika seluruh proyek timeline dari CEIR ini selesai, jadi kami tidak mau menyerahkan di tengah jalan," jelas Marwan dihubungi KompasTekno, Jumat (21/8/2020).

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Taufiek Bawazier mengatakan berita acara tersebut telah ditandatangani Kemenperin dan akan segera dikirim ke kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Taufiek menjelaskan, nantinya mesin hardware CEIR tersebut akan dikelola oleh Kemenperin dan Kominfo. Dia juga mengklaim telah mengunggah seluruh database pemerintah ke mesin CEIR. Hal itu turut dibenarkan Syaiful.

"Datanya (TPP Impor dan TPP Produksi dari Kemenperin) memang sudah ada di CEIR, hanya memang masih butuh utnuk proses lain," jelasnya.

Baca juga: Ini Sebab Ponsel BM Tetap Bisa Dipakai meski Blokir IMEI Sudah Disahkan

Syaiful berharap agar aturan IMEI tidak lagi molor dan bisa segera berlaku. Seperti diberitakan sebelumnya, aturan IMEI sudah diimplementasikan 18 April lalu.

Namun aturan ini dinilai belum oprimal hingga saat ini karena ponsel BM masih dapat terhubung ke jaringan seluler.

Aturan ini berjalan ke depan, artinya ponsel BM yang dibeli dan sudah terkoneksi dengan jaringan operator seluler di Indonesia sebelum tanggal 18 April tetap bisa digunakan.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X