Aliansi Perangkat Lunak BSA Buka Konsultasi Keamanan Siber Gratis

Kompas.com - 25/08/2020, 15:03 WIB
Ilustrasi logo BSA Legalize & Protect di situs resmi. KOMPAS.com/Bill ClintenIlustrasi logo BSA Legalize & Protect di situs resmi.

KOMPAS.com - Menurut data dari lembaga advokasi industri perangkat lunak ( software) global, Business Software Alliance ( BSA), sekitar 83 persen perusahaan besar di Indonesia diperkirakan menggunakan software yang tidak berlisensi (bajakan).

Atas data tersebut, pekan ini BSA memperkenalkan program kampanye terbarunya yang dijuluki "Legalize & Protect: Asean Safeguard".

Lewat program ini, BSA membuka penawaran konsultasi gratis bagi para perusahaan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terkait ancaman siber yang berhubungan dengan penggunaan software di perangkat perusahaan.

Baca juga: BSA Rilis Buku Panduan Cegah Serangan Siber, Bisa Diunduh Gratis

Menurut Senior Drector BSA, The Software Alliance APAC, Tarun Sawney, program ini dilatarbelakangi oleh pandemi Covid-19, di mana banyak orang yang kini bekerja dari rumah dan mungkin rentan terhadap berbagai serangan siber.

Senior Director BSA, Tarun Sawney, dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/8/2020).KOMPAS.com/Bill Clinten Senior Director BSA, Tarun Sawney, dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/8/2020).

“Dengan meningkatnya pola kerja jarak jauh melalui platform online, perusahaan dihadapkan pada risiko serangan siber yang lebih tinggi daripada sebelumnya, yang bisa lebih kompleks dan merugikan," ujar Tarun dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/8/2020).

Kampanye BSA juga bertujuan untuk mengedukasi perusahaan agar mereka paham tentang bahaya dan risiko penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi atau ilegal.

Sebab, di Indonesia, edukasi terkait pentingnya penggunaan software legal, berikut data pribadi, dinilai sangat kurang.

"Masyarakat Indonesia kurang edukasi mengenai risiko dan pentingnya menjaga data pribadi, salah satunya dengan menggunakan perangkat lunak legal agar terhindar dari malware," tutur Staf Ahli Menteri Kominfo, Henri Subiakto di kesempatan yang sama.

Staf Ahli Menteri Kominfo, Henri Subiakto, dalam konferensi pers, Selasa (25/8/2020).KOMPAS.com/Bill Clinten Staf Ahli Menteri Kominfo, Henri Subiakto, dalam konferensi pers, Selasa (25/8/2020).

Kampanye Legalize & Protect ini sendiri belum dimulai. Tarun menjelaskan bahwa kampanye tersebut bakal dibuka dalam waktu dekat. Apabila telah digelar, proses kampanye ini lantas akan berlangsung selama enam bulan.

Adapun jumlah perusahaan yang menjadi target BSA mencapai 40.000 perusahaan yang berasal dari Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Filipina.

Baca juga: Tips Mencegah Serangan Siber Saat Kerja dari Rumah

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X