Pembahasan RUU PDP Ditargetkan Rampung November 2020

KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ditargetkan rampung pada minggu kedua bulan November.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari dalam Rapat Kerja (Raker) Pembicaraan Tingkat I Komisi I DPR RI mengenai RUU PDP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (01/09/2020).

"Sesuai dengan pandangan fraksi akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama Pemerintah. Dalam agenda yang kami susun, Komisi I DPR RI menargetkan RUU PDP dapat selesai pada minggu kedua November 2020," ujar Abdul Kharis Almasyhari.

Agenda Raker tersebut adalah mendengarkan pendapat fraksi Komisi I DPR RI terhadap RUU PDP. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, kehadiran UU PDP sudah mendesak.

Baca juga: Tips dari Kominfo untuk Melindungi Data Pribadi di Internet

Sebab, aksi serangan siber semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Selain itu, UU PDP juga berguna untuk mendukung pemrosesan data antar-negara, baik di tingkat global maupun di regional Asia Tenggara.

Menkominfo menambahkan bahwa undang-undang ini juga menjadi wujud kehadiran negara dalam menjamin rasa aman publik dalam penggunaan beragam platform aplikasi internet.

"Itu semua makin memperkuat kebutuhan perlindungan data pribadi. Pemerintah berharap dapat bersama-sama DPR RI untuk segera tancap gas menyelesaikan RUU PDP dan mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR RI," jelas Johnny dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Selasa (1/8/2020).

Baca juga: RUU PDP, Sebarkan Data Pribadi Orang Lain Bakal Didenda Rp 20 Miliar

Johnny juga mengatakan bahwa negara-negara sahabat mensyaratkan Indonesia memiliki perlindungan data pribadi yang setara (adequate level of protection) untuk keperluan pemrosesan data antar-negara.

Selain Menkominfo, Raker juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh.

Menkominfo turut mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi Komisi I DPR RI dalam pembahasan RUU PDP.

Baca juga: RUU Perlindungan Data Pribadi Ditargetkan Selesai Oktober 2020