Trump Tak Izinkan Pembelian TikTok jika Oracle Tak Punya Kontrol Penuh

KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu mengizinkan TikTok dibeli oleh Oracle dan Walmart. Namun, Trump menginginkan agar dua perusahaan AS itu menguasai TikTok sepenuhnya.

Menurut kabar kesepakatan yang beredar, dua perusahaan AS itu akan memiliki 20 persen saham TikTok secara akumulatif di bawah nama baru, TikTok Global.

Oracle disebut akan memiliki 12,5 persen saham TikTok, sedangkan Walmart mendapat jatah 7,5 persen melalui skema penawaran umum perdana atau IPO.

Sementara sisanya masih akan dikuasai ByteDance sebagai induk TikTok, termasuk sistem algoritma TikTok.

Baca juga: Dapat Restu Trump, Oracle Akan Jadi Pemilik Saham TikTok

"Jika kami tahu mereka (Walmart dan Oracle) tidak sepenuhnya mengendalikan (TikTok), maka kami tidak akan menyetujui kesepakatan," kata Trump dihimpun KompasTekno dri BBC, Rabu (23/9/2020).

Di sisi lain, Oracle telah mengonfirmasi soal kesepakatan 20 persen tersebut. Namun, isu lain yang muncul bahwa Executive Vice President Oracle, Ken Glueck, mengatakan bahwa TikTok akan dikuasai AS.

"Setelah pembuatan TikTok Global, Oracle/Walmart akan melakukan investasi dan saham TikTok Global akan didistribusikan ke pemiliknya (ByteDance), AS akan menjadi pemilik mayoritas dan ByteDance tidak akan memiliki kepemilikan di TikTok Global," jelas Glueck dirangkum dari Market Watch.

Rupanya, kesepakatan antara ByteDance dan Oracle/Walmart soal TikTok masih belum jelas. Dalam situsnya yang ditulis dengan bahasa Mandarin, ByteDance mengatakan tetap akan mempertahankan kepemilikan saham TikTok Global 80 persen, termasuk sistem algoritma.

Hu Xijin, editor media pro Pemerintah China, Global Times, mengunggah sebuah twit di akun Twitter pribadinya, yang juga mengatakan hal senada dengan ByteDance.

Baca juga: Penjualan TikTok ke Amerika, Cuma Mobilnya Tidak Termasuk Mesin?

"Sejauh yang saya tahu, Beijing tidak menyetujui kesepakatan saat ini antara ByteDance, Oracle, Walmart, karena kesepakatan tersebut membahayakan keamanan nasional, kepentingan, dan martabat China," tulisnya.