Persiapan 5G di Indonesia Dinilai Tertinggal dari Malaysia dan Thailand

KOMPAS.com - Menurut laporan indeks adopsi 5G, Indonesia cukup tertinggal dibanding negara tetangga dalam urusan kesiapan jaringan 5G. Indonesia berada di belakang Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Dari 12 negara dalam daftar, Indonesia menempati urutan ke-11, unggul satu peringkat di atas Filipina.

Indonesia mendapat poin 37,2, lebih kecil dibanding Vietnam yang mendapat poin 39,9. Sementara Malaysia, mendapat poin 50,3 dan Thailand 40,9 poin.

Ivan Samuels, peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan faktor penting yang membuat Indonesia tertinggal adalah minimnya permintaan dan infrastruktur 5G.

"Masih banyak PR yang harus kita kebut ke depan," kata Ivan dalam acara Unlocking 5G Potential for Digital Economy in Indonesia yang digelar lewat Zoom, pada Kamis (24/9/2020).

Ivan mengatakan, idealnya, jaringan 5G di Indonesia digelar paling lambat tahun 2023. Sebab, dari hasil penelitian menunjukkan jaringan 5G berpeluang menyumbang 9,3 - 9,5 persen terhadap product domestik bruto (PDB) Indonesia yang diproyeksikan mencapai Rp 2.802 - Rp 2.874 triliun pada tahun 2030.

Baca juga: Kalau 5G Telat Hadir, Indonesia Diprediksi Bisa Rugi Rp 1.600 Triliun

Apabila tidak segera diimplementasikan, Ivan mengatakan Indonesia akan mengalami potential loss atau kehilangan potensi ekonomi besar yang diakumulasikan senilai Rp 1.600 triliun pada tahun 2030.

"Tapi kita juga harus realistis bahwa ada beberapa kendala, khususnya intrafungsi, kompensasi dan segala macam," imbuh Ivan.

Ivan Samuels Daftar negara dalam laporan indeks adopsi 5G, di mana Indonesia menempati urutan ke-11 dari 12 negara.

"Dengan masuknya 5G sebagai prioritas nasional maka akan mempermudah koordinasi dan birokrasinya menjadi lebih jelas dan mudah, khususnya untuk mempromosikan industri serta daya saing industri," jelas Ivan.

Ia juga menilai pemerintah bisa membuat rencana Koneksivitas dan Broadband Nasional 2021-2025 untuk menstimulasi permintaan dan pasokan layanan baru.

Ivan kemudian mengusulkan skema insfrastructure sharing atau berbagi infrastruktur dan menguatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, lokal, dan perusahaan BUMN.

"Tapi perlu diperhatikan karena 5G membutuhkan dana yang besar untuk deployment kita harus membuat metode assignment  yang tidak memberatkan operator seluler, sehingga keberlangsungan bisnis tetap bisa terjaga.

Baca juga: Jangan Salah Arti, Ini Bedanya Jaringan 5G dengan WiFi 5G

Tidak mau mengulangi kesalahan

Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan untuk menggelar 5G tidak cuma frekuensi yang disiapkan, tapi juga end-to-end ecosystem.

Selain itu, instalasi infrastruktur 5G juga berbeda dengan teknologi 4G atau generasi internet sebelumnya.

"Karena tidak semata-mata pengalaman pengguna, tapi ada isu lain yang bisa kita bangun di sana terkait use case critical mission misalnya, yang tidak terbayangkan ketika kita membangun 4G yang meningkatkan kecepatan data saja," jelas Ismail.

Ismail mengatakan, pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti saat membangun 4G.

Salah satu kesaahan yang disebutkan adalah infrastruktur yang kurang siap sehingga kecepatan 4G yang dirasakan pengguna kurang maksimal.

"Kita harapkan untuk 5G digelar ketika infrastruktur inti sudah siap, kemudian backhaul siap, hubungan antar middle mile siap, dan hubungan antar BTS (base tranceiver station) siap sehingga tidak terjadi hambatan di infrastruktur," jelas Ismail.

Baca juga: Daftar 10 Negara dengan Koneksi 5G Terkencang, Siapa Juaranya?