Hak Spesial Donald Trump di Twitter Bakal Dicabut jika Kalah Pemilu

KOMPAS.com - Twitter memiliki sebuah kebijakan khusus yang berlaku bagi para pemimpin dan presiden di seluruh penjuru dunia.

Kebijakan yang dimaksud adalah melabeli unggahan pemimpin yang dianggap melanggar peraturan Twitter, seperti twit bernada ujaran kebencian, propaganda, hingga hoaks, alih-alih dihapus.

Biasanya, apabila pengguna Twitter reguler mengirimkan twit semacam itu, maka twit tersebut bakal dihapus, atau yang paling parah akun mereka bakal dibekukan sementara waktu.

Baca juga: Melihat Kesibukan Donald Trump di Twitter Selama 24 Jam Terakhir

Kebijakan ini sendiri diberikan lantaran twit yang diunggah oleh para pemimpin dunia biasanya memiliki nilai berita, meski unggahan tersebut kontroversial.

Nah, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump diketahui memiliki hak spesial ini. Hal tersebut diketahui dari beberapa twit Trump yang belakangan ditandai lantaran melanggar kebijakan Twitter.

Salah satunya adalah twit kontroversial Trump berikut yang mengklaim bahwa pihak Partai Demokrat telah melakukan kecurangan dalam pemilu presiden AS.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Twit tersebut dianggap melanggar aturan main Twitter, lantaran berpotensi menimbulkan perdebatan dan mungkin berupa hoaks tentang pemilu AS.

Karena saat ini masih menjadi seorang pemimpin, pengguna pun masih bisa melihat twit Trump tersebut jika menekan tombol "View" atau "Lihat".

Baca juga: Peneliti Klaim Berhasil Bobol Twitter Donald Trump dengan Password Ini

Nah, apabila jabatan Trump sebagai Presiden AS resmi digeser oleh penantangnya, Joe Biden, akun Twitter-nya yang memiliki sekitar 88 juta followers itu otomatis tak akan mendapatkan hak khusus tersebut.

Artinya, tanpa adanya hak spesial, perusahaan asal San Francisco, California, AS ini bakal menghapus beragam twit Trump di masa depan, yang terindikasi melanggar peraturan.