Per 1 Desember, Belanja dari Luar Negeri di Tokopedia dkk Makin Mahal

Kompas.com - 17/11/2020, 15:50 WIB
Ilustrasi berbelanja produk fashion di e-commerce (Dok. Shutterstock/Kitzcorner) Ilustrasi berbelanja produk fashion di e-commerce
Penulis Bill Clinten
|
Editor Oik Yusuf

KOMPAS.com - Belanja dari luar negeri di sebagian e-commerce lokal bakal menjadi makin mahal mulai bulan depan.

Pasalnya, para pelaku usaha itu termasuk 10 perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai ( PPN) atas barang dan jasa digital yang dijual kepada konsumen di Indonesia.

Ada 5 e-commerce yang masuk daftar dalam gelombang kelima penunjukkan ini, yaitu PT Bukalapak, PT Tokopedia, PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada), PT Global Digital Niaga (Blibli.com), serta PT Fashion Eservices Indonesia (Zalora).

Baca juga: Indonesia Dapat Pemasukan Rp 97 Miliar dari Pajak Netflix, Spotify, dkk

Terhitung mulai 1 Desember 2020, para pelaku usaha tersebut bakal menerapkan tarif PPN atas serta aneka layanan digital yang dijual masing-masing platform kepada konsumen di Indonesia.

"Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak," ujar pihak DJP dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (17/11/2020).

Nantinya, besaran pajak akan dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Khusus marketplace yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut.

Sebelumnya, ada dua e-commerce yang telah lebih dulu ditunjuk sebagai pemungut PPN, yakni PT Shopee International Indonesia (Shopee) dan PT Jingdong Indonesia Pertama (JD.id), mulai 1 Oktober 2020.

Baca juga: Shopee Kena Wajib Pajak 10 Persen, Harga Barang Jadi Lebih Mahal?

DJP mengatakan bakal terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka.

Sehingga, jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

Hingga sekarang sudah ada 46 perusahaan yang ditunjuk selaku pemungut PPN oleh DJP. Berikut ini daftar 10 perusahaan yang ditunjuk DJP pada gelombang ke-5.

- Cleverbridge AG Corporation
- Hewlett-Packard Enterprise USA
- Softlayer Dutch Holdings B.V. (IBM)
- PT Bukalapak.com
- PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada)
- PT Fashion Eservices Indonesia (Zalora)
- PT Tokopedia
- PT Global Digital Niaga (Blibli.com)
- Valve Corporation (Steam)
- beIN Sports Asia Pte Limited



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X