Terlepas dari berbagai efek yang kemungkinan terjadi ketika masuk ke daftar hitam AS, Xiaomi sendiri sempat memberikan klarifikasi dan membantah bahwa mereka bukan merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan pihak militer.
Mereka juga menegaskan bahwa produk yang dibuatnya adalah untuk tujuan komersil yang digunakan oleh masyarakat sipil.
"Perusahaan (Xiaomi) telah mematuhi hukum dan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yuridiksi yang relevan dalam menjalankan bisnisnya," tulis Xiaomi dalam sebuah blog dan unggahan Twitter.
"Perusahaan mengonfirmasi bahwa tidak dimiliki, dikontrol atau terafiliasi dengan militer China, dan bukan 'Perusahaan Militer Komunis China' yang didefiniskan oleh undang-undang NDAA", lanjut Xiaomi.
Ke depannya, Xiaomi mengonfirmasi bahwa mereka akan melakukan tindakan yang tepat, guna melindungi perusahaan dan para pemangku kepentingan.
Meski demikian, tidak dijelaskan tindakan apa yang akan diambil Xiaomi setelah ini. Namun, apabila masuk ke daftar hitam yang sama dengan Huawei, mereka tampaknya sudah menyiapkan rencana cadangan.
"Untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk (Entity List), kami telah memiliki plan B. Kami juga terus berinvestasi di sejumlah perusahaan semikonduktor di China," ujar Product Manager Xiaomi Global, Abi Go, dalam sebuah wawancara tahun lalu.
"Terlepas dari itu, kami percaya bahwa keputusan dari para pemangku kepentingan di ranah politik tak akan memengaruhi strategi bisnis kami," imbuh Abi.
Baca juga: AS Hapus Perusahaan Jack Ma dari Daftar Hitam Investor
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.