Daftar Perusahaan Teknologi Asal China yang Didepak Donald Trump

Ini pun kemudian merupakan pertama kalinya AS menjadikan aspek hak asasi manusia sebagai alasan untuk memasukkan sejumlah perusahaan ke daftar hitam.

DJI

Pemerintah Amerika Serikat memasukkan nama produsen drone DJI ke dalam daftar hitam entity list pada Desember 2020 lalu. Alih-alih masalah keamanan data, DJI juga dituduh melakukan pelanggaran HAM berskala besar.

Tuduhan pelanggaran HAM tersebut agaknya merujuk pada keterlibatan DJI, yang diketahui merupakan penyedia bagi puluhan drone yang disebarkan di kamp pertahanan di wilayah Xianjing, China.

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)

Perusahaan semikonduktor terbesar China, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) masuk dalam daftar hitam pada September 2020. Menurut pemerintah AS, komponen barang yang diekspor ke SMIC bisa dirakit di sana dan dipakai untuk kepentingan militer China.

Baca juga: Produsen Chip Terbesar China Masuk Daftar Hitam AS

• Perintah Eksekutif 13959
  

Berbeda dengan entity list, perintah eksekutif yang diteken Trump pada November 2020 lalu membatasi ruang gerak perusahaan asal China di pasar modal AS.

Lewat aturan ini, para investor di AS harus melepas (divestasi) saham perusahaan-perusahaan tersebut selambat-lambatnya pada 11 November 2021. Artinya, Xiaomi masih bisa berurusan dan mendapatkan pasokan dari berbagai perusahaan AS.

Berikut ini adalah perusahaan asal China yang masuk dalam daftar tersebut.

Xiaomi

Yang paling baru, Departemen Pertahanan AS memasukkan vendor smartphone terbesar ketiga dunia, Xiaomi, ke dalam daftar hitam pada Kamis (14/1/2021).

Sehari setelah dimasukkan ke dalam daftar hitam, Xiaomi membantah tuduhan pemerintah AS itu. "Perusahaan tidak dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan militer China," tulis Xiaomi sebagaimana dihimpun dari blog perusahaan.

Selain itu, Xiaomi juga mengatakan perusahaannya tidak memenuhi definisi "perusahaan militer China" yang tertuang di bawah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) AS.