Beda Sikap Pemerintah Indonesia dan India soal Kebijakan Baru WhatsApp

KOMPAS.com - Awal Januari 2021, Whatsapp menggulirkan kebijakan privasi baru yang menuai perdebatan. Salah satu poin yang menjadi kontroversi adalah data pengguna yang akan dibagikan dengan Facebook.

Selain itu, pengguna WhatsApp juga "dipaksa" menyetujui perubahan itu atau akun akan tidak bisa dipakai lagi setelah kebijakan diberlakukan. Keresahan pengguna WhatsApp membuat pemerintah harus turun tangan.

Pemerintah Indonesia dan India merespons perubahan kebijakan WhatsApp dengan sikap yang berbeda.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, bertemu dengan perwakilan WhatsApp dan Facebook Regional Asia Pasifik, Senin (11/1/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Kominfo meminta WhatsApp lebih transparan tentang kebijakan privasi. Menteri Johnny G Plate meminta agar kebijakan privasi WhatsApp disampaikan secara lengkap, jelas, transparan, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh publik.

Khususnya informasi mengenai jenis-jenis data yang dikumpulkan, tujuan dan dasar kepentingan pemrosesan data, jaminan akuntablitas, dan mekanisme pemenuhan hak pengguna, termasuk untuk menarik persetujuan serta hak-hak lain yang dijamin oleh undang-undang yang berlaku.

Kominfo mengimbau WhatsApp agar menyediakan formulir persetujuan pemrosesan data pribadi dalam Bahasa Indonesia.

Ia juga menekankan agar WhatsApp melakukan pendaftaran sistem elektronik, serta menjamin pemenuhan hak pemilik data pribadi. Sikap pemerintah Indonesia ini terkesan lebih "lunak" dibanding pemerintah India yang lebih "galak".

Menkominfo juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan membaca setiap kebijakan privasi.

Baca juga: Kebijakan Baru WhatsApp, Keresahan Pengguna, dan Permintaan Kominfo

India minta dibatalkan