Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Pemerintah Indonesia Tak Bisa Setegas India soal Kebijakan WhatsApp

Kompas.com - 22/01/2021, 08:09 WIB

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah bertemu dengan perwakilan Facebook dan WhatsApp Asia Pasifik, pada Senin (11/1/2021), untuk membahas kebijakan privasi WhatsApp yang menjadi kontroversi.

Setelah pertemuan tersebut, Kominfo meminta WhatsApp untuk lebih transparan tentang bagaimana data pengguan diproses.

Sikap ini lebih "lunak" dibanding pemerintah India yang meminta WhatsApp untuk membatalkan kebijakan privasi WhatsApp dan menghormati data pengguna di India.

Baca juga: Pemerintah India Minta WhatsApp Batalkan Kebijakan Privasi Baru

Menurut pengamat kebijakan publik, Riant Nugroho pemerintah Indonesia gamang untuk bersikap lebih tegas kepada WhatsApp karena belum adanya dasar hukum berbentuk undang-undang.

"Dapat dipahami mengapa pemerintah kita, khususnya Kominfo agak kurang percaya diri, karena tidak ada dasar kebijakan atau hukum yang membantu untuk menyampaikan argumentasi," jelas Riant ketika dihubungi KompasTekno melalui sambungan telepon, Rabu (21/1/2021).

Lebih lanjut, Riant mengatakan bahwa dasar hukum harus ada, karena para pelaku bisnis internasional biasanya menjadikan dasar hukum yang ada di suatu negara sebagai acuan argumentasi kebijakan mereka.

Baca juga: Hasil Pertemuan Kominfo dan WhatsApp soal Aturan Baru Data Pengguna

Kendati demikian, Riant mengusulkan bahwa Menteri Kominfo, dalam hal ini Johnny G Plate, bisa menggunakan diskresinya sebagai bagian dari pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan kritik meskipun belum ada dasar hukumnya.

Kritik tersebut bisa menjadi sebuah sinyal atau peringatan kepada pelaku bisnis yang mengambil data pengguna di Indonesia agar mereka tidak semena-mena.

"Tapi ini tidak mudah karena hari ini pun yang namanya komitmen pemerintah secara umum untuk melindungi data rakyat indonesia boleh dikatakan tidak ada," imbuh Riant merujuk pada lamanya proses pengesahan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sudah diusulkan sejak tahun 2018.

Baca juga: Mulai Ditinggal Pengguna, WhatsApp Pasang Iklan Besar di Koran

Riant mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa legislatif maupun eksekutif belum menganggap perlindungan data pribadi warga negara sebagai amanat konstitusi yang tertuang di pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 4 Penyebab dan Cara Mengatasi Layar HP Gerak Sendiri atau “Ghost Touch”

Ini 4 Penyebab dan Cara Mengatasi Layar HP Gerak Sendiri atau “Ghost Touch”

Hardware
Sony DualSense Edge Wireless Controller untuk PS5 Meluncur, Ini Harganya di Indonesia

Sony DualSense Edge Wireless Controller untuk PS5 Meluncur, Ini Harganya di Indonesia

Hardware
Waspada Penipuan Modus Undangan Pernikahan di WhatsApp, Bisa Curi OTP dan Kuras Rekening Korban

Waspada Penipuan Modus Undangan Pernikahan di WhatsApp, Bisa Curi OTP dan Kuras Rekening Korban

Internet
Chat Telegram Bisa Dipakai Ngobrol secara Anonim, Begini Caranya

Chat Telegram Bisa Dipakai Ngobrol secara Anonim, Begini Caranya

Software
Ini Daftar Pemain RRQ Hoshi untuk MPL ID Season 11

Ini Daftar Pemain RRQ Hoshi untuk MPL ID Season 11

Software
Daftar 7 Situs Web untuk Download Template PPT Gratis

Daftar 7 Situs Web untuk Download Template PPT Gratis

Software
[POPULER TEKNO] TikTok Hapus Video Nenek Mandi Lumpur | Android 14 Bakal Lebih Susah Dipakai Sideload APK | SAP PHK 3.000 Karyawan

[POPULER TEKNO] TikTok Hapus Video Nenek Mandi Lumpur | Android 14 Bakal Lebih Susah Dipakai Sideload APK | SAP PHK 3.000 Karyawan

Internet
5 Dampak Positif Perkembangan Iptek bagi Kehidupan Manusia

5 Dampak Positif Perkembangan Iptek bagi Kehidupan Manusia

Internet
Review Asus Vivobook 13 Slate OLED, Cocok untuk Kerja dan Hiburan

Review Asus Vivobook 13 Slate OLED, Cocok untuk Kerja dan Hiburan

Gadget
Apple Mulai Jual iPhone 13 'Refurbished', Harga Lebih Hemat

Apple Mulai Jual iPhone 13 "Refurbished", Harga Lebih Hemat

Gadget
Cara Cek Status Validasi NIK Jadi NPWP via ereg.pajak.go.id buat Lapor SPT Tahunan

Cara Cek Status Validasi NIK Jadi NPWP via ereg.pajak.go.id buat Lapor SPT Tahunan

e-Business
Pengguna TikTok Kini Bisa Kirim 'DM' ke Siapa Saja, Tak Harus Saling 'Follow'

Pengguna TikTok Kini Bisa Kirim "DM" ke Siapa Saja, Tak Harus Saling "Follow"

Software
Akankah Pengolah Grafis Samsung Galaxy S23 Ultra Ungguli Chip Apple A16 Bionic?

Akankah Pengolah Grafis Samsung Galaxy S23 Ultra Ungguli Chip Apple A16 Bionic?

Hardware
TikTok Resmi Hapus Video Nenek Mandi Lumpur atas Permintaan Kominfo

TikTok Resmi Hapus Video Nenek Mandi Lumpur atas Permintaan Kominfo

Internet
Samsung Galaxy S23 Ponsel Pertama Pakai Layar Gorilla Victus 2

Samsung Galaxy S23 Ponsel Pertama Pakai Layar Gorilla Victus 2

Gadget
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.