Ada Aturan Pajak Baru, Pulsa Telepon dan Kartu SIM Perdana Naik Harga?

KOMPAS.com - Pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan aturan baru tentang penghitungan dan pemungutan pajak untuk penghasilan atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher.

Regulasi itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 yang akan mulai berlaku pada Senin, 1 Februari mendatang.

Pasal 2 di dalamnya mengatakan PPN diberlakukan atas penyerahan barang kena pajak oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.

Baca juga: Rekening Dibobol Lewat Kartu SIM, Kominfo Buka Suara soal RUU PDP

Salah satu wacana yang beredar di masyarakat terkait peraturan baru tersebut adalah harga pulsa telepon dan kartu SIM perdana akan mengalami kenaikan. Benarkah demikian?

Menteri keuangan Sri Mulyani memberikan klarifikasi melalui sebuah posting yang diunggah di akun Instagram miliknya, Sabtu (30/1/2021). Dia menegaskan bahwa ketentuan dimaksud tidak berpengaruh terhadap harga pulsa, kartu perdana, token listrik, atau voucher.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

"Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/ kartu perdana, token listrik, dan voucher sudah berjalan. Jadi tidak afa pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik, dan voucher," tulisnya.

Alih-alih menerapkan pajak baru, Sri Mulyani menjelaskkan bahwa ketentuan tersebut bertujuan menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa/ kartu perdana, token listrik, dan voucher, serta untuk memberikan kepastian hukum.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak lewat siaran pers yang diterima oleh KompasTekno.

Untuk pulsa dan kartu perdana,  pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat II (server), sehingga untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani kepada YouTuber: Jangan Lupa Bayar Pajak

Distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai Faktur Pajak sehingga tidak perlu membuat lagi Faktur Pajak secara elektronik (eFaktur).

Di sisi lain, pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian pulsa/kartu perdana oleh distributor/ Atas pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh distributor pulsa dalam SPT tahunannya.

"Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketentuan ini tidak mempengaruhi harga pulsa/kartu perdana, token listrik, atau voucher," tulis DJP dalam keterangannya.

Salinan lengkap dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/KM.10/2021 bisa diunduh dari situs pajak.go.id.

Tanggapan operator

Operator-operator seluler masih belum mengungkapkan langkah apa yang akan diambil terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021.

Telkomsel mengatakan masih mengkaji dan mempelajari aturan baru yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan RI tersebut secara internal, guna mengetahui implikasi secara menyeluruh dalam skema bisnis produk dan layanannya.