PBB Khawatir dengan Kekuatan Besar Media Sosial

KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti besarnya kekuatan media sosial terhadap sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini, termasuk soal penutupan dan penangguhan akun milik mantan Presiden AS, Donald Trump beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menilai bahwa media sosial seperti Facebook dan Twitter memanfaatkan wewenangnya sendiri untuk mengambil sebuah keputusan.

Oleh karena itu, Guterres mengatakan, perlu ada aturan yang jelas dan komprehensif agar segala upaya yang diambil oleh perusahaan media sosial merujuk pada hukum yang berlaku.

Baca juga: Deretan Media Sosial dan Layanan Online yang Memblokir Donald Trump

"Harus ada kerangka peraturan untuk mengatur hal-hal seperti itu agar dilakukan sesuai dengan hukum," kata Guterres seperti dikutip KompasTekno dari Reuters, Senin (1/2/2021).

Beberapa waktu lalu, sejumlah media sosial membatasi akun Trump karena konten unggahannya dinilai berpotensi memantik kekerasan dan melanggar ketentuan penggunaan.

Langkah awal dimulai oleh Twitter yang mengunci akun Trump selama 12 jam setelah meminta Trump menghapus tiga twit yang dinilai menghasut kerusuhan di gedung parlemen AS Capitol, Washington DC, pada 6 Januari 2021 lalu.

Menurut CEO sekaligus pendiri Twitter Inc, Jack Dorsey, penangguhan akun milik Trump adalah keputusan yang tepat.

Tak lama berselang, Facebook pun turut menangguhkan akun Trump di jejaringnya, berikut Instagram, selama 24 jam.

Menyusul Twitter dan Facebook, YouTube juga mengambil langkah yang sama. Anak perusahaan Google itu kembali memperpanjang penangguhan kanal Donald Trump hingga waktu yang belum ditentukan.

Menurut Guterres, jika terus dibiarkan, maka perusahaan media sosial akan selalu berkuasa dan menentukan kebijakan mereka sendiri karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Baca juga: Film Dokumenter The Social Dilemma di Netflix Gambarkan Seramnya Media Sosial