Facebook Diblokir oleh Pemerintah Militer Myanmar

Kompas.com - 04/02/2021, 09:57 WIB
Akhir tahun lalu, Facebook mengumumkan akan melarang grup yang terkait dengan teori konspirasi QAnon. Jenny KaneAkhir tahun lalu, Facebook mengumumkan akan melarang grup yang terkait dengan teori konspirasi QAnon.

KOMPAS.com - Pemerintahan militer baru Myanmar memerintahkan operator-operator seluler di negera tersebut untuk memblokir Facebook hingga 7 Februari mendatang. Pemblokiran ini turut mencakup layanan lain dari Facebook yakni Instagram, WhatsApp, dan Messenger.

Beberapa pengguna di forum online Reddit, khususya grup subreddit Myanmar, melaporkan bahwa mereka sudah tidak bisa mengakses Facebook melalui ponsel mereka pada Rabu (3/2/2021) malam waktu Myanmar.

Pemblokiran Facebook ini diperkuat dengan laporan NetBlocks, salah satu organisasi pemantau internet global. NetBlocks mengungkapkan bahwa operator seluler milik negara bernama MPT juga telah memblokir Facebook dan jejaring sosial afiliasinya.

Baca juga: Ini Dia Video YouTube Ampun Bang Jago yang Jadi Saksi Detik-detik Kudeta di Myanmar

Facebook sendiri telah menyadari pembatasan layanannya ini di Myanmar. Melalui seorang juru bicara, Facebook mendesak pihak berwenang Myanmar untuk membuka akses layanan mereka.

"Sehingga orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting," lanjut sang juru bicara Facebook.

Dinilai memicu kekerasan

Pemerintah baru Myanmar, yang memperoleh kekuasaan lewat kudeta, memerintahkan pemblokiran Facebook karena jejaring sosial raksasa itu dinilai ikut andil dalam ketidakstabilan negara.

Sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Tech Crunch, Kamis (4/2/2021), dalam perintah pemblokiran, pemerintah militer baru juga menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk melindungi kepentingan publik dan negara.

Facebook dinilai lalai meredam berbagai penyebaran misinformasi dan memicu kekerasan di Myanmar. Dalam sebuah laporan hak asasi manusia pada 2018, Facebook dilaporkan telah digunakan untuk memicu perpecahan dan menghasut kekerasan di Myanmar.

Menanggapi pemblokiran dan laporan tersebut, Facebook berjanji akan mengambil langkah moderasi konten proaktif di Myanmar. Hal ini mengingat basis pengguna Facebook di Myanmar pun cukup besar.

Baca juga: Facebook Ingin Kurangi Konten Berbau Politik di News Feed

Sebagaimana dilaporkan Access Now, sebuah organisasi nirlaba yang membela dan memperluas hak digital orang-orang di seluruh dunia,jumlah pengguna Facebook di Myanmar mencapai 22 juta orang.

"Facebook menjadi alat penting bagi warga Myanmar untuk mengelola dan berbagi informasi," kicau Access Now.

Militer Myanmar mengambil alih pemerintahan lewat kudeta yang dilakukan pada Senin (1/2/2021). Sejumlah pemimpin sipil ditangkap, seperti Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Kudeta itu merupakan buntut kemenangan besar Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin oleh Suu Kyi, dalam Pemilu November 2020 lalu. Setelah kudeta, sejumlah warga Myanmar dilaporkan mengalami gangguan internet selama beberapa jam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X