Sebagaimana dihimpun dari Mashable, jumlah tersebut setara dengan 6 persen dari jumlah pendapatan ZTE kala itu yang mencapai 17 miliar dollar AS.
Kesepakatan itu juga dikatakan sebagai bagian dari negosiasi ulang dari hubungan perdagangan China dan AS.
Huawei juga menyiapkan plan B karena sanksi yang diterapkan AS pada perusahannya.
Pabrikan China ini diketahui mengembangkan sistem operasinya sendiri untuk melangkapi perangkat smartphone dan komputer besutannya.
Hal ini merupakan strategi alternatif Huawei perusahaan jika tidak diizinkan menggunakan sistem operasi Android milik Google atau Windows milik Microsoft.
Seperti diketahui, dua sistem operasi tersebut berasal dari dua perusahaan raksasa asal AS dan menjadi yang paling umum digunakan di dunia.
"Kami telah menyiapkan sistem operasi kami sendiri. Seandainya kami tidak dapat lagi menggunakan sistem ini, kami akan siap. Itulah rencana B kami," kata Richard Yu, kepala seluler Huawei Technologies, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Cnet.
Baca juga: Xiaomi, Depak Apple dari 3 Besar kemudian Masuk Daftar Hitam AS
Nasib yang belum jelas
Beberapa waktu lalu, juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengabarkan bahwa Predisen Joe Biden akan meninjau ulang pemblokiran perusahaan telekomunikasi asal China, khususnya pada perusahaan Huawei.
Hanya berselang beberapa hari setelah pernyataan tersebut, pemerintahan Biden justru kembali menyebut Huawei sebagai "vendor tidak tepercaya" yang mengancam keamanan nasional AS.
"Pemerintah akan memastikan perusahaan telekomunikasi AS hanya akan melakukan investasi dan memperluas produksi perangkatnya dari vendor-vendor sekutu dan tepercaya," kata Psaki.
Sikap pemerintahan Biden ini mengindikasikan bahwa Huawei agaknya belum akan terbebas dari entity list yang menjeratnya, setidaknya dalam waktu dekat ini.
Kendati demikian, Psaki tak menampik bahwa pemerintah masih menyiapkan beberapa rencana terkait perusahaan telekomunikasi asal China yang sudah lama diawasi oleh AS.
Untuk Xiaomi sendiri, pengaduan yang diajukan tersebut sedianya ditujukan kepada Menteri Pertahanan yang ditunjuk Biden, Lloyd Austin, dan Menteri Keuangan, Janet Yellen. Namun, hingga saat ini, belum ada kelanjutan atau respons dari aduan Xiaomi tersebut.
Baca juga: Sama-sama Diblokir AS, Nasib Xiaomi Beda dengan Huawei
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.