Setelah Facebook, Giliran Twitter Diblokir Pemerintah Militer Myanmar

KOMPAS.com - Kondisi politik di Myanmar tengah bergejolak. Militer Myanmar yang memperoleh kekuasaan lewat kudeta, memerintahkan pemblokiran sejumlah media sosial. Setelah memblokir Facebook, Instagram, dan Messanger, kali ini giliran Twitter yang kena imbas.

Pemerintah militer Myanmar memerintahkan operator seluler dan penyedia internet lokal untuk memblokir Twitter sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Sejumlah warga Myanmar telah melaporkan bahwa mereka tidak bisa mengakses Twitter di situs web. Ketika mereka mencoba mengakses Twitter, mereka justru diarahkan ke laman bertuliskan "laman tidak dapat dijangkau sesuai arahan Kementerian Transportasi dan Komunikasi".

Pembatasan akses layanan Twitter juga dikonfirmasi oleh Telenor, salah satu perusahaan telekomunikasi di Myanmar. Telenor mengatakan bahwa pihaknya telah menerima perintah pemblokiran Twitter "sampai pemberitahuan lebih lanjut".

"Arahan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-undang Telekomunikasi Myanmar," kata Telenor. 

Sebagaimana diketahui, protes anti-kudeta yang dilakukan masyarakat Myanmar meluas ke media sosial. Sejumlah tagar seperti #WeNeedDemocracy atau #FreedomForFear yang diambil dari kutipan Aung San Suu Kyi menjadi trending topic.

"Kami menekankan bahwa kebebasan berekspresi melalui akses ke layanan komunikasi harus dipertahankan setiap saat, terutama selama masa konflik," kata Telenor, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Tech Crunch, Sabtu (6/2/2021).

Baca juga: Obrolan Teknisi HP Ramai di Twitter, Sebut Bisa Tarik Foto yang Dihapus

Twitter juga telah mengetahui pembatasan layanannya ini di Myanmar. Melalui seorang juru bicara, Twitter mengecam pemblokiran tersebut.

Twitter mengatakan, pembatasan layanannya di Myanmar ini dapat merusak hak seseorang untuk bersuara dan berekspresi di media sosial. "Kami akan terus berupaya mengakhiri pemblokiran ini," lanjut Twitter.

Membahayakan keamanan