Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/02/2021, 09:45 WIB

Ajit mengatakan, perangkat telekomunikasi Huawei dan ZTE dilarang karena kedua perusahaan punya kedekatan dengan Partai Komunis China dan militernya.

Mereka pun dicurigai bisa melakukan kegiatan mata-mata terhadap AS lewat perangkat buatannya.

"Mereka juga harus tunduk pada hukum China yang mewajibkan mereka untuk bekerja sama dengan badan intelijen negara," terang Ajit.

Baca juga: Sikap Terbaru Presiden Biden, Ponsel Huawei Masih Terlarang Pakai Google

Pada gugatan yang diajukan tahun 2019, Huawei memprotes kebijakan FCC yang melarang penggunaan dana subsidi Universal Service Fund (USF) yang nilainya mencapai 8,3 miliar dolar AS.

Selain menolak gugatan Huawei, FCC juga mewajibkan operator yang menggunakan alat milik ZTE atau Huawei untuk "merusak atau mengganti" peralatan tersebut.

Untuk mendukung aturan tersebut, negara telah menyiapkan anggaran sebesar 1,9 miliar dolar AS untuk menyediakan penggantian uang (reimbursement) bagi para operator.

Tidak hanya Huawei

FCC juga mengambil langkah lebih jauh dengan memulai proses pencabutan izin perusahaan China Telecom untuk beroperasi di Amerika Serikat. China Telecom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di China yang telah beroperasi selama kurang lebih 20 tahun.

April 2019, FCC memberi peringatakan akan menutup operasional tiga perusahaan telekomunikasi China yang dikendalikan negara dengan dalih mengancam keamanan nasional.

Beberapa perusahaan yang dimaksud di antaranya, China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pasific Networks Corp, dan seluruh perusahaan di bawah naungan ComNet (USA) LLC.

Pada Mei 2019, FCC juga menolak perusahaan lain, yakni China Mobile untuk memberikan layanan di AS dengan alasan bahwa perusahaan tersebut bisa melakukan spionase terhadap AS.

Baca juga: Upaya Xiaomi Keluar dari Daftar Hitam AS

Baru-baru ini, perusahaan teknologi Xiaomi juga masuk dalam daftar hitam pemerintah AS. Xiaomi akan menjadi subyek larangan investasi berdasar undang-undang yang baru, yang memaksa investor-investor asal AS melakukan divestasi saham per 11 November 2021 mendatang.

Namun, daftar itu berbeda dengan "entity list" yang membelenggu Huawei. Di kasus Huawei, tidak satupun perusahaan AS yang boleh bertransaksi dengan perusahaan yang masuk daftar entity list, termasuk jual-beli komponen dan software, tanpa persetujuan pemerintah AS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Sumber The Verge
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.