Kompas.com - 12/02/2021, 16:07 WIB

Zuckerberg menyebut bahwa, aturan baru ini hanya akan mempengaruhi sedikit pengguna. Dalam hal ini, yaitu pengguna yang memang tidak tertarik dengan segala hal yang mengandung unsur politik.

Zuckerberg menambahkan, aturan ini tidak akan menyasar organisasi kesehatan dunia seperti WHO, serta akun resmi lembaga pemerintah.

Baca juga: Facebook Diblokir oleh Pemerintah Militer Myanmar

Menurut CEO Facebook Mark Zuckerberg, langkah ini diambil dengan tujuan agar konten politik yang muncul di News Feed tidak menjadi sebuah percakapan khusus yang dibahas lewat grup Facebook. Sebab, konten itu dinilai berpotensi dapat memecah belah.

Facebook pun seringkali dikritik sejumlah pihak termasuk penggunanya lantaran dianggap tidak mampu menangani peredaran konten politik khususnya yang beredar di grup Facebook, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Business Insider, Jumat (12/2/2021).

Di dalam grup tersebut, tak jarang ditemukan adanya pembahasan mengenai isu-isu politik yang terkadang masih diragukan kebenarannya.

Diminta merombak algoritma

Sebelumnya, beberapa perwakilan dari Partai Demokrat AS sempat meminta Facebook dan perusahaan media sosial lainnya untuk merombak rekomendasi dan algoritma mereka guna mengurangi penyebaran konten yang dapat mengundang keributan, penghasutan, dan kekerasan di platform mereka.

Para anggota parlemen AS menyebut bahwa Facebook menciptakan "ruang gema digital" dan berpotensi dapat menimbulkan aksi radikalisme.

Pasalnya, tahun lalu pengguna Facebook di AS diketahui membuat sejumlah grup yang dengan tujuan untuk membahas seputar kampanye, respon negatif, dan mendukung salah satu kandidat.

Hasil riset pun menunjukkan hal serupa. Menurut penelitian lembaga survei Pew Research Center, menunjukkan bahwa 64 persen orang di Amerika Serikat menganggap bahwa media sosial membawa dampak negatif di negara tersebut.

Baca juga: PBB Khawatir dengan Kekuatan Besar Media Sosial

Adapun lebih dari 50 persen pengguna media sosial khususnya kalangan dewasa mengatakan bahwa mereka tidak tertarik dengan unggahan atau diskusi politik. Sementara, sekitar 15 persen diantaranya mengatakan mereka suka dengan hal-hal berbau politik.

Pakar media sosial dari West Virginia University, Elizabeth Cohen mengatakan, uji coba aturan baru ini mungkin akan membantu Facebook dalam menakar dan menganalisa lebih lanjut antara kepentingan bisnisnya dan kekhawatiran penggunanya.

"Apa yang Facebook coba lakukan sekarang kedengarannya adalah mencoba untuk menguji dan melihat sisi mana yang bisa menimbulkan ketertarikan pengguna," kata Cohen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.