Kompas.com - 16/02/2021, 16:24 WIB

Sembilan pasal bermasalah

Selain Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk meakukan revisi terhadap UU ITE. Hal tersebut diungkapkan Mahfud dalam sebuah kicauan di Twitter.

"Jika sekarang UU tersebut (UU ITE) dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut," tulis Mahfud.

Memanfaatkan momentum ini, Damar menyodorkan sembilan pasal bermasalah menurut Safenet yang perlu direvisi pemerintah.

Salah satu pasal "karet" yang perlu direvisi ialah pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Baca juga: 9 Pasal Karet dalam UU ITE yang Perlu Direvisi Menurut Pengamat

Pasal tersebut membahas penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media massa. Butir ini sering digunakan untuk menuntut pidana netizen yang melayangkan kritik lewat dunia maya.

Melalui sebuah kicauan, Damar juga menyebutkan delapan pasal bermasalah lainnya lainnya karena rumusan pasalnya tidak ketat (karet) dan multitafsir, termasuk pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, pasal 29 tentang ancaman kekerasan, hingga pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara dari tindakan defamasi.

Perlu adanya jaminan bagi warga

Damar mengungkapkan, salah satu kekurangan UU ITE ini adalah absennya jaminan bagi warga negara, dalam hal ini yang berkaitan dengan internet, termasuk hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman.

Pertama hak untuk mengakases bagi seluruh warga Indonesia, meliputi kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrasturuktur, ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia Internet, kesenjangan digital, hingga kesetaraan akses antargender.

Kedua ialah hak untuk berkespresi, meliputi jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan penggunaan Internet dalam menggerakkan masyarakat sipil.

Terakhir ialah hak untuk merasa aman, meliputi bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring.

Baca juga: Kominfo Identifikasi 54 Hoaks Virus Corona, Penyebar Bisa Dijerat UU ITE

"Di kita itu nggak ada (jaminan dalam UU ITE). Padahal itu harusnya hal vital," lanjut Damar.

Selain itu, Damar mengungkapkan UU ITE itu didesain untuk melindungi transaksi elektronik. Namun, dalam praktiknya, UU ITE ini dimasukkan begitu banyak peraturan. "Yang justru melimitasi atau membatasi masyarakat," pungkasnya.

Damar berharap ke depannya, Indonesia bisa memiliki regulasi yang berkenanaan dengan internet yang lebih lengkap "sehingga UU ITE-nya bisa balik ke intensi awalnya, yaitu mengatur transaksi elektronik".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.