Keamanan Percakapan WhatsApp Bisa Hilang, Ini Kata Kominfo

Kompas.com - 21/02/2021, 11:04 WIB
Ilustrasi WhatsApp The VergeIlustrasi WhatsApp

Tentang API WhatsApp

Communications Director WhatsApp APAC, Sravanthi Dev sebelumnya mengatakan bahwa pembaruan ini sebenarnya bertujuan untuk memfasilitasi perusahaan yang menggunakan API WhatsApp, atau yang terhubung dengan layanan analitik seperti yang dimiliki Facebook.

Sravanthi menjelaskan, WhatsApp memiliki dua macam layanan bisnis, yang pertama adalah WhatsApp Business untuk pengguna kebanyakan, dan bisnis layanan API (Application Programming Interface) untuk perusahaan-perusahaan besar.

Data yang tersimpan di server perusahaan pihak ketiga pun diklaim tetap aman karena perusahaan tidak bisa membaca percakapan atau file-file yang dikirim melalui WhatsApp.

"Kami memiliki persyaratan yang ketat untuk menyetujui seseorang (perusahaan) menggunakan API kami, perusahaan harus memiliki standar praktis yang tinggi," ujar Sravanthi kepada KompasTekno, pekan ini.

Berhak ajukan aduan

Menurut Kominfo, pemilik data dalam hal ini adalah pengguna aplikasi, berhak mengajukan pengaduan kepada Menteri Kominfo, apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi oleh PSE.

Baca juga: Tokopedia Akui Bagikan Data Pengguna kepada Mitra

"Hak-hak ini diperkuat melalui kewajiban PSE untuk melakukan pengumpulan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan pemilik data pribadi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik," ujar Dedy.

Sebagai informasi, hak-hak yang menyangkut data pribadi tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang mengatur bahwa pemilik data pribadi memiliki hak, antara lain, atas kerahasiaan, pengubahan, hingga penghapusan data pribadi yang dikelola oleh PSE.

Percepat UU PDP

Lebih lanjut, Dedy mengatakan, saat ini Kominfo bersama DPR tengah bekerja sama dalam menyelesaikan Pelindungan Data Pribadi (PDP) agar segera rampung dan bisa disahkan menjadi Undang-Undang.

"Di saat bersamaan, saat ini Kominfo terus bekerja keras bersama DPR untuk segera menyelesaikan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Melalui RUU PDP, hak-hak pengguna selaku pemilik data pribadi akan semakin jelas dan perlindungannya lebih terjamin," pungkas Dedy.

RUU PDP menjadi satu dari empat RUU yang menjadi prioritas pembahasan di Pembicaraan Tingkat I pada Masa Persidangan II Tahun 2020-2021.

Adapun tiga RUU lainnya adalah tentang Daerah Kepulauan, tentang Penanggulangan Bencana, dan tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara anggota EFTA.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X