Tiga Kementerian Bentuk Tim Kajian Revisi UU ITE

Kompas.com - 22/02/2021, 18:30 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate KominfoMenteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengusulkan agar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) agar direvisi.

Menanggapi permintaan tersebut, tiga kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim pelaksana kajian UU ITE.

Pembentukan tersebut tertuang dalam SK Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE. Menteri Kominfo, Johnny G Plate mengatakan, salah satu prinsip yang dikedepankan dalam kajian ini adalah menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

"Yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, kualitas kebebasan pers, kualitas berserikat, kualitas berkumpul dan kualitas menyampaikan pendapat," jelas Johnny dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Polemik Pasal Karet UU ITE, dari Permintaan Jokowi hingga Desakan Revisi

"Dan payung hukum hulu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah salah satu di Undang-Undang ITE," imbuh Johnny.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan adanya keberatan tentang pasal daam UU ITE yang dianggap krusial, multitafsir atau "pasal karet," telah diajukan pihak yang berkeberatan ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.

Menurut Johnny, sudah ada 10 kali pengajuan keberatan dan mendapatkan penolakan. Namun demi kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial, maka selalu terbuka kemungkinan menambah, mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan undang-undang.

Dalam SK Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021, Tim Pelaksana diketuai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, Sugeng Purnomo.

Kemudian Sub Tim I dari Kemenkominfo, dipimpin Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Kominfo, Henri Subiakto; lalu Sub Tim II Kemenkumham, dipimpin Widodo Ekatjahjana.

Kominfo kaji pasal 27-29

Menkominfo mengatakan bahwa kementeriannya akan menangani kajian dan pedoman pelaksanaan UU ITE, khususnya pada pasal krusial seperti pasal 27-29 UU ITE.

Baca juga: 6 Korban yang Dijerat Pasal Karet UU ITE

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X