Selain UU ITE, Johnny juga menekankan pentingnya pengelolaan data di ruang digital, karena data bergerak secara ekstrateritorial atau melintasi batas yuridiksi suatu negara.
Baca juga: 9 Pasal Karet dalam UU ITE yang Perlu Direvisi Menurut Pengamat
"Disamping undang-undang ITE, undang-undang terkait lainnya dibutuhkan untuk menjaga agar ruang digital kita bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan dapat menjamin keadilan bagi pencari atau pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat," imbuh Johnny.
Johnny mengatakan bahwa pemerintah akan melibatkan komponen masyarakat, para ahli akademisi dan lingkungan kerja kementerian atau lembaga terkait.
Selain itu, tim juga menerima masukan dari media dalam rangka menghasilkan pedoman pelaksanaan yang dapat dilaksanakan dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Di sisi yang lain masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan UU ITE itu sendiri agar bermanfaat bagi masyarakat, dan sejauh mungkin menghindarkan diri lagi dari potensi pasal-pasal karet yang baru," pungkas Johnny.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.