DPR Sahkan Prolegnas Prioritas 2021, Ada RUU Perlindungan Data Pribadi

Kompas.com - 23/03/2021, 17:28 WIB
Ilustrasi hukum Shutterstock.comIlustrasi hukum

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan 33 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang turut disiarkan langsung melalui situs resmi DPR RI.

"Marilah kita bersama-sama untuk mengambil keputusan dalam Sidang Paripurna ini, untuk kemudian kita dapat menyetujui laporan ketua Badan Legislasi DPR RI mengenai penetapan prolegnas RUU Priorotas 2021, dan apakah dapat kita setujui?," tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang memimpin jalannya rapat.

Baca juga: DPR: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Disahkan dalam Waktu Dekat

Anggota DPR RI yang hadir dalam sidang lantas menyutujui Prolegnas Prioritas 2021 serta RUU Perubahan tahun 2020-2024. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menyebut dalam penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, Baleg DPR menerima 61 usulan RUU.

RUU Perlindungan Data Pribadi ada dalam daftar

Usulan tersebut berasal dari komisi, fraksi, anggota DPR RI, dan masyarakat sebanyak 42 RUU, pemerintah sebanyak 13 RUU, dan DPD RI sebanyak 6 RUU.

Salah satu RUU yang diusulkan pemerintah adalah RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah masuk Prolegnas sejak tahun 2019.

RUU PDP kembali masuk dalam Prolegnas tahun 2020, dan diusulkan kembali masuk Prolegnas Prioritas tahun 2021.

Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Bobby Rizaldy mengatakan DPR optimistis bahwa RUU PDP akan segera disahkan menjadi undang-undang pada masa sidang ini.

"Masa sidang ini (disahkan). Lebaran udah punya (UU PDP) lah kita," jelas Bobby dalam program Sapa Indonesia KompasTV yang disiarkan Selasa (23/3/2021). Lebaran/Idul Fitri tahun ini sendiri jatuh pada 12-13 Mei 2021.

Menurut Bobby, tidak ada hal substansial yang diperdebatkan secara alot. Adapun yang masih mengganjal adalah mengenai legal teknis yang lebih detail, terutama soal lembaga pengawas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X