DPR Sahkan Prolegnas Prioritas 2021, Ada RUU Perlindungan Data Pribadi

Kompas.com - 23/03/2021, 17:28 WIB
Ilustrasi hukum Shutterstock.comIlustrasi hukum

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan 33 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang turut disiarkan langsung melalui situs resmi DPR RI.

"Marilah kita bersama-sama untuk mengambil keputusan dalam Sidang Paripurna ini, untuk kemudian kita dapat menyetujui laporan ketua Badan Legislasi DPR RI mengenai penetapan prolegnas RUU Priorotas 2021, dan apakah dapat kita setujui?," tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang memimpin jalannya rapat.

Baca juga: DPR: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Disahkan dalam Waktu Dekat

Anggota DPR RI yang hadir dalam sidang lantas menyutujui Prolegnas Prioritas 2021 serta RUU Perubahan tahun 2020-2024. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menyebut dalam penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, Baleg DPR menerima 61 usulan RUU.

RUU Perlindungan Data Pribadi ada dalam daftar

Usulan tersebut berasal dari komisi, fraksi, anggota DPR RI, dan masyarakat sebanyak 42 RUU, pemerintah sebanyak 13 RUU, dan DPD RI sebanyak 6 RUU.

Salah satu RUU yang diusulkan pemerintah adalah RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah masuk Prolegnas sejak tahun 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

RUU PDP kembali masuk dalam Prolegnas tahun 2020, dan diusulkan kembali masuk Prolegnas Prioritas tahun 2021.

Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Bobby Rizaldy mengatakan DPR optimistis bahwa RUU PDP akan segera disahkan menjadi undang-undang pada masa sidang ini.

"Masa sidang ini (disahkan). Lebaran udah punya (UU PDP) lah kita," jelas Bobby dalam program Sapa Indonesia KompasTV yang disiarkan Selasa (23/3/2021). Lebaran/Idul Fitri tahun ini sendiri jatuh pada 12-13 Mei 2021.

Menurut Bobby, tidak ada hal substansial yang diperdebatkan secara alot. Adapun yang masih mengganjal adalah mengenai legal teknis yang lebih detail, terutama soal lembaga pengawas.

Sampai saat ini, belum ditentukan apakah lembaga pengawas pengendali data pribadi akan berada di bawah pemerintah atau lembaga independen.

Baca juga: Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP

"Hal-hal ini saya rasa bisa diselesaikan satu kali masa sidang karena ada pembicaraan-pembicaraan yang intinya, secara substansi kita bisa bersama-sama menyepakati. Contonya mengenai hak dari pemilik data atau subyek data dengan kewajiban di pengendali data," jelas Bobby.

Adapun 33 daftar RUU Prolegnas Prioritas yang disahkan DPR RI adalah sebagai berikut.

Usulan DPR:

  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  2. Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. (Diusulkan bersama pemerintah).
  3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
  5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
  6. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.
  7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  8. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
  9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
  10. Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (Diusulkan bersama Pemerintah).
  11. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
  12. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.
  13. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
  14. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
  15. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
  16. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
  17. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
  18. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  19. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
  20. Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.
  21. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

Usulan Pemerintah:

  1. Rancangan Undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
  2. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.
  3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
  4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
  5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  6. Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).
  7. Rancangan Undang-Undang tentang tentang Ibukota Negara. (Omnibus Law)
  8. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.
  9. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).
  10. Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Usulan DPD:

  1. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
  2. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.