Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet, TKDN 4G bisa ditempuh dengan beberapa jalur untuk memenuhi kandungan lokal pada perangkat.
Skema pertama menitikberatkan hardware seperti manufaktur ponsel di pabrik lokal di Indonesia. Kemudian skema kedua lebih membebankan software dengan menggandeng developer aplikasi lokal.
Serta skema ketiga adalah memberikan komitmen investasi dalam jumlah tertentu dan relisasi bertahap.
Dirangkum dari Kontan.co.id, pertengahan 2020 lalu Kemenperin berencana merevisi Permenperin Nomor 68 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.
Revisi akan fokus pada pembobotan nilai yang akan dibedakan menjadi kategori produk digital dan non-digital. Misalnya, produk digital akan dihitung dengan bobot 70 persen pada aspek manufaktur dan 30 persen pada aspek pengembangan.
Sementara produk non-digital dihitung dengan bobot 80 oersen utnuk aspek manufaktur dan 20 persen aspek pengembangan.
Baca juga: Wilayah-wilayah Ini Akan Dapat Jaringan 5G Pertama di Indonesia
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan