Gatot Rahardjo
Pengamat Penerbangan

Pengamat penerbangan dan Analis independen bisnis penerbangan nasional

kolom

Nasib Maskapai Indonesia di Ujung Tanduk

Kompas.com - 20/04/2021, 11:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sedangkan data dari PT Angkasa Pura 2, dari 19 bandara yang dioperasikan, jumlah pergerakan penumpang hanya 35,54 juta pergerakan. Sedangkan pergerakan pesawat 412.186 pergerakan. Rata-rata keterisian pesawat dengan demikian hanya sekitar 49 persen.

Dengan load factor di bawah 50 persen, tentu dapat dikatakan maskapai-maskapai kita sedang tidak sehat.

Apalagi jika melihat harga jual tiket yang tarifnya rata-rata juga berada di batas tengah hingga batas bawah dari tarif yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Pendapatan maskapai pun sangat minim. Bisa dikatakan, maskapai kita sudah jatuh tertimpa tangga.

Jika merujuk pada riset INACA dan Unpad di atas, masih perlu 4 tahun lagi atau minimal satu tahun ke depan kondisi penerbangan domestik yang menjadi tulang punggung bisnis maskapai nasional, akan normal. Jadi maskapai masih harus dalam kenestapaan hingga menuju kondisi aman tersebut.

Sanggupkah maskapai nasional bertahan? Jika merujuk pada data saat ini, dari 14 maskapai besar (penumpang dan kargo) terdapat dua maskapai yang kondisinya kritis dan berhenti beroperasi sementara. Yang lainnya juga tak kalah kritis dan bahkan mengurangi kapasitas bisnis hingga lebih 50 persen.

Akibatnya, lebih dari setengah pesawat tidak terbang, yang artinya adalah lebih dari separuh pegawai maskapai juga menganggur termasuk pilot, pramugari, teknisi dll. Begitupun bisnis-bisnis lain terkait seperti bandara, MRO, ground handling dan sebagainya juga mengurangi kapasitas bisnisnya.

Kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat mudik pada lebaran tahun 2020 dan 2021 ini, menambah pukulan telak bagi bisnis maskapai. Karena pada musim mudik lebaran itulah maskapai panen, baik dari sisi jumlah penumpang maupun harga tiket.

Namun semua harus dilupakan, karena jika mudik diperbolehkan dikhawatirkan penyebaran Covid-19 lebih parah lagi. Tanpa panen, maskapai tentu harus berjuang lebih keras agar bisnisnya tidak terus menurun dan bangkrut.

Menurunnya bisnis penerbangan juga berpengaruh besar pada menurunnya bisnis sektor lain seperti pariwisata. Dan pada akhirnya, juga membuat pertumbuhan perekonomian nasional menurun.

Di sisi lain, kondisi bisnis maskapai yang kritis juga dikhawatirkan mempengaruhi perawatan pesawat dan pengelolaan keselamatan penerbangan yang memerlukan biaya besar. Kita tentu tidak ingin terjadi lagi kecelakaan pesawat yang merenggut banyak korban jiwa dan mencoreng muka bangsa Indonesia.

Peran pemerintah

Dalam kondisi yang demikian, beban tidak seharusnya diserahkan pada maskapai sepenuhnya. Bisnis penerbangan sudah menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia yang wilayahnya berbentuk kepulauan ini.

Apalagi bisnis penerbangan diatur secara ketat oleh pemerintah. Bahkan saat maskapai mengikuti aturan pun, pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan yang mengintervensi aturan dan tentu saja juga intervensi bisnis maskapai.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.