kolom

Nasib Maskapai Indonesia di Ujung Tanduk

Kompas.com - 20/04/2021, 11:03 WIB
Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang KOMPAS.com/RISKA FARASONALIABandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang

Menurunnya bisnis penerbangan juga berpengaruh besar pada menurunnya bisnis sektor lain seperti pariwisata. Dan pada akhirnya, juga membuat pertumbuhan perekonomian nasional menurun.

Di sisi lain, kondisi bisnis maskapai yang kritis juga dikhawatirkan mempengaruhi perawatan pesawat dan pengelolaan keselamatan penerbangan yang memerlukan biaya besar. Kita tentu tidak ingin terjadi lagi kecelakaan pesawat yang merenggut banyak korban jiwa dan mencoreng muka bangsa Indonesia.

Peran pemerintah

Dalam kondisi yang demikian, beban tidak seharusnya diserahkan pada maskapai sepenuhnya. Bisnis penerbangan sudah menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia yang wilayahnya berbentuk kepulauan ini.

Apalagi bisnis penerbangan diatur secara ketat oleh pemerintah. Bahkan saat maskapai mengikuti aturan pun, pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan yang mengintervensi aturan dan tentu saja juga intervensi bisnis maskapai.

Misalnya pada tahun 2019 di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan intervensi terhadap harga tiket yang dijual maskapai, padahal maskapai menjual tiket masih dalam koridor tarif yang dikeluarkan sendiri oleh pemerintah.

Oleh karena itu, dalam masa menuju kondisi normal dari pandemi Covid-19, pemerintah harus ikut campur.

Penanganan pandemi dan vaksinansi massal harus dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga cepat terjadi herd immunity dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk terbang.
Kementerian Perhubungan sebagai regulator penerbangan juga harus ikut aktif mengatur, mengawasi dan mengendalikan, tidak saja keselamatan penerbangan tapi juga bisnis komersial maskapai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kargo udara yang selama pandemi terdampak paling kecil, bisa dilakukan pengaturan lebih baik sehingga menguntungkan maskapai dan tidak terjadi perang tarif yang merugikan.

Aturan tarif mungkin sudah saatnya untuk ditinjau kembali. Izin rute dan slot pun begitu.

Stimulus pemerintah, seperti diungkapkan Andre Rahardian, bisa diberikan pada maskapai untuk menurunkan biaya operasional dan mempertahankan industri penerbangan nasional.

Jika pemerintah merasa kerepotan untuk mengurusi bisnis penerbangan nasional ini, bisa menggandeng para profesional independen di bidang penerbangan untuk mengurusnya. Pemerintah bisa fokus pada penanganan keselamatan dan keamanan nasional, sekaligus memberi rambu-rambu terhadap pengaturan bisnis penerbangan nasional.

Apa yang sudah dilakukan oleh INACA dan tim dari Unpad harus diapresiasi. Diharapkan tim ini dapat bekerja secara independen.

Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan memberi dukungan, jangan lagi melakukan intervensi berlebihan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kerja ini harus dilakukan cepat namun juga cermat dan tepat. Begitupun hasilnya harus dapat diimplementasikan hingga mencapai tujuannya. Karena di sinilah masa depan bangsa Indonesia dipertaruhkan.

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.