Nasib Maskapai Indonesia di Ujung Tanduk

Misalnya pada tahun 2019 di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan intervensi terhadap harga tiket yang dijual maskapai, padahal maskapai menjual tiket masih dalam koridor tarif yang dikeluarkan sendiri oleh pemerintah.

Oleh karena itu, dalam masa menuju kondisi normal dari pandemi Covid-19, pemerintah harus ikut campur.

Penanganan pandemi dan vaksinansi massal harus dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga cepat terjadi herd immunity dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk terbang.
Kementerian Perhubungan sebagai regulator penerbangan juga harus ikut aktif mengatur, mengawasi dan mengendalikan, tidak saja keselamatan penerbangan tapi juga bisnis komersial maskapai.

Kargo udara yang selama pandemi terdampak paling kecil, bisa dilakukan pengaturan lebih baik sehingga menguntungkan maskapai dan tidak terjadi perang tarif yang merugikan.

Aturan tarif mungkin sudah saatnya untuk ditinjau kembali. Izin rute dan slot pun begitu.

Stimulus pemerintah, seperti diungkapkan Andre Rahardian, bisa diberikan pada maskapai untuk menurunkan biaya operasional dan mempertahankan industri penerbangan nasional.

Jika pemerintah merasa kerepotan untuk mengurusi bisnis penerbangan nasional ini, bisa menggandeng para profesional independen di bidang penerbangan untuk mengurusnya. Pemerintah bisa fokus pada penanganan keselamatan dan keamanan nasional, sekaligus memberi rambu-rambu terhadap pengaturan bisnis penerbangan nasional.

Apa yang sudah dilakukan oleh INACA dan tim dari Unpad harus diapresiasi. Diharapkan tim ini dapat bekerja secara independen.

Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan memberi dukungan, jangan lagi melakukan intervensi berlebihan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kerja ini harus dilakukan cepat namun juga cermat dan tepat. Begitupun hasilnya harus dapat diimplementasikan hingga mencapai tujuannya. Karena di sinilah masa depan bangsa Indonesia dipertaruhkan.