Ini Hasil Pertemuan Kominfo dengan BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran Data

Kompas.com - 21/05/2021, 20:45 WIB
Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoPetugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memanggil direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terkait isu kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang menjadi pelanggannya, Jumat (21/5/2021) sore.

Dari hasil pertemuan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate meminta pihak BPJS Kesehatan untuk segera memeriksa dan menguji ulang ratusan juta data yang diduga bocor.

Lebih lanjut, pihak BPJS Kesehatan juga diimbau untuk melakukan langkah-langkah pengamanan, guna memitigasi risiko kebocoran data pribadi yang lebih luas.

"Investigasi yang dilakukan oleh tim internal BPJS akan selalu dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo dan BSSN," tutur Johnny dalam keterangan tertulis kepada KompasTekno, Jumat (21/5/2021) malam.

Baca juga: Disebut Sebagai Sumber Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Indonesia, Ini Kata BPJS

Sebelumnya, pihak BPJS Kesehatan mengaku telah melakukan penelusuran untuk memastikan apakan benar data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf sempat mengatakan bahwa sampai bulan Mei 2021, jumlah peserta BPJS Kesehatan adalah 222,4 juta jiwa. Angka ini berbeda dengan jumlah data yang diperjual-belikan hacker.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara pendalaman yang dilakukan oleh Kominfo, menyimpulkan bahwa sampel dataset tersebut diduga kuat identik dengan data milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan.

Dijual Rp 84 juta

Pemanggilan yang dilakukan Kominfo pada hari ini sejatinya merupakan imbas dari kasus kebocoran data yang diklaim berasal dari 279 juta penduduk Indonesia.

Seorang anggota forum online "Raid Forums" dengan akun bernama "Kotz" telah membocorkan dan menjual ratusan juta data tersebut secara online.

Baca juga: Hacker Jual Ribuan Rekaman Video dari Kamera Pengawas

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X