Namun, menurut laporan CB Insight, Gojek disebut menguasai 58 persen saham GoTo, sementara Tokopedia memiliki 42 persen sisanya.
Kalo bobot sahamnya lebih besar, artinya Gojek lebih punya kuasa untuk memimpin GoTo dibandingkan Tokopedia?
Jadi, setelah merger para pemimpin Gojek dan Tokopedia punya porsi masing-masing untuk menjadi penggerak utama entitas baru ini.
Andre Soelistyo dari Gojek akan memimpin GoTo sebagai CEO Group, lalu Patrick Cao dari Tokopedia menjabat sebagai Presiden GoTo.
Sedangkan, Kevin Aluwi masih tetap duduk sebagai CEO Gojek berikut William Tanuwijaya yang tetap menjadi CEO Tokopedia.
Khusus untuk Andre, ia juga akan rangkap jabatan sebagai penanggung jawab bisnis pembayaran dan layanan keuangan GoTo Financial. GoTo Financial mencakup layanan GoPay dan layanan keuangan dan solusi bisnis mitra usaha.
Baca juga: Mengenal GoTo, Payung Besar Penaung Gojek dan Tokopedia
GoTo ini gede banget dong ya...
Nah, kalau tadi kita sudah bahas soal Gojek dan Tokopedia, sekarang kita melipir ke berita populer lainnya yaitu dari Telkomsel.
Pekan lalu, tepatnya pada Rabu (19/5/2021), Telkomsel mulai melakukan Uji Layak Operasi (ULO) jaringan 5G.
Telkomsel menjadi operator seluler pertama di Indonesia yang melakukan ULO menggunakan spektrum 2.300 Mhz dan 1.800 MHz.
Uji kelayakan operasi 5G itu dilakukan Telkomsel bersama dengan Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Baca juga: Menkominfo: Uji Operasi 5G Telkomsel Dimulai Hari Ini
Emang ULO ini tujuannya untuk apa?
Tujuan ULO sendiri yaitu untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar kualitas.
Dalam uji kelayakan operasional itu, ada beberapa hal yang diperhatikan, misalnya kesesuaian sertifikat perangkat, uji sistem dan kesesuainnya dengan teknologi seluler lain yang dimiliki penyelenggara, Jasa telepon dasar dan jasa multimedia layanan akses internet pada jaringan mobile broadband yang dimiliki penyelenggara juga ikut dievaluasi.
Kalo udah dinyatakan lulus, berarti layanan 5G Telkomsel udah bisa digunain?
Untuk saat ini sih belum, karena layanan 5G baru bisa diimplementasi setelah operator seluler dalam hal ini Telkomsel dinyatakan lulus tahap ULO serta diizinkan untuk komersial.
Tapi, kabar yang beredar mengatakan bahwa Telkomsel saat ini sedang menanti surat keterangan layak operasi (SKLO). Artinya, tinggal selangkah lagi layanan 5G Telkomsel bisa dikomersialiasi alias didapatkan oleh pelanggan.
Baca juga: Telkomsel Dikabarkan Lolos Uji Kelayakan 5G, Komersialisasi Tinggal Selangkah Lagi
Pelanggan Telkomsel mana aja yang bakal kebagian layanan 5G pertama kali?
Pada tahap awal, Telkomsel berencana akan menghadirkan layanan 5G komersial pertamanya di enam lokasi yaitu Kelapa Gading, Pondok Indah, PIK, BSD, Widya Chandra, dan Alam Sutera.
Selain enam lokasi di Jakarta tersebut, Telkomsel juga akan merilis layanan 5G komersil di beberapa kota lainnya, yakni Batam, Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Balikpapan.
Ada kabar buruk nih buat kita. Indonesia kembali diterpa dengan isu kebocoran data. Tak tanggung-tanggung, kali ini, data yang diklaim milik 279 juta penduduk Indonesia itu bocor dan dijual di sebuah forum online bernama Raid Forums.
Ratusan juta data tersebut diduga merupakan data milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang kemudian dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz".
Baca juga: Disebut Sebagai Sumber Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Indonesia, Ini Kata BPJS
Data apa saja yang bocor?
Bahkan, dari data 279 juta orang tersebut, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi.
Pelaku menjual data tersebut dengan harga 0,15 bitcoin, atau sekitar Rp 84,4 juta. Ia juga menyertakan tiga tautan berisi sampel data yang bisa diunduh secara gratis.
Terus, gimana tanggapan dari BPJS?
Menanggapi pemberitaan soal isu kebocoran data ini, Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan bahwa sampai bulan Mei 2021, jumlah peserta BPJS Kesehatan adalah sebanyak 222,4 juta jiwa.
Pihaknya juga tengah melakukan penelusuran guna memastikan apakah benar data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan.