Kemenkominfo Ungkap Tujuan yang Hendak Dicapai lewat Pendaftaran PSE

Kompas.com - 24/05/2021, 18:52 WIB
Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.comGedung Kementerian Komunikasi dan Informatika

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang beroperasi di Indonesia, hingga Desember 2021 mendatang.

Kewajiban mendaftar bagi PSE di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Permenkominfo 5/2020 ini, menurut Kominfo, merupakan salah satu langkah mewujudkan keadilan dalam bisnis platform digital di Indonesia.

Dalam konferensi pers yang digelar secara online, Senin (24/5/2021), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa pendaftaran akan mewujudkan equal playing field antara PSE dalam dan luar negeri.

Baca juga: Kominfo Perpanjang Batas Akhir Pendaftaran PSE di Indonesia

"Jadi semua PSE yang punya digital presence di Indonesia dan menargetkan orang Indonesia sebagai konsumennya untuk meggunakan aplikasi ataupun layanannya, mereka wajib mendaftar," jelas pria yang akrab disapa Semmy itu.

Selain mewujudkan keadlian, kewajiban mendaftar ini juga bertujuan agar setiap PSE tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang ada di Indonesia, termasuk soal pemungutan pajak.

"Kalo platform digital bisnis lokal harus bayar pajak, mereka (platform digital asal luar negeri) juga harus bayar pajak. Makanya harus daftar," lanjut Semmy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dirjen Aptika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.KOMPAS.com/Wahyunanda Kusuma Pertiwi Dirjen Aptika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

Jaga data masyarakat

Untuk diketahui, kewajiban pendaftaran bagi PSE diatur dalam Permenkominfo 5/2020 Pasal 2. Adapun sanksi pemutusan akses bagi PSE yang tak mendaftarkan diri tertuang dalam Pasal 7.

Permenkominfo 5/2020 juga mengatur hal-hal seperti tata kelola moderasi informasi atau dokumen elektronik, permohonan pemutusan akses atas informasi/dokumen yang dilarang, hingga pemberian akses data pribadi untuk kepentingan pengawasan penegakan hukum.

Terkait pemberian akses data pada pemerintah, Semmy menegaskan ini hanya berlaku saat sedang terjadi kejahatan siber dan membutuhkan bukti digital.

Baca juga: Sudah 1.000-an PSE Terdaftar di Kominfo, Facebook dan WhatsApp Belum Kelihatan

"Bila ada kejahatan, PSE perlu memberikan data-data pendukung. Jadi bukan data pribadinya yang kita bisa mengakses, tidak. Pemerintah tidak bisa mengakses itu (data pribadi)," jelas Semmy.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.